Kantor Pertanahan Jakarta Timur Terus Tingkatkan Pelayanan Prima

Jakarta, Global Post -
Kantor Pertanahan Jakarta Timur terus meningkatkan pelayanan prima. Setiap masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikasi tanah langsung ditangani secara cepat dan sesuai prosedur jenis dan waktu penyelesaian pelayanan yang ditentukan, serta cepat selesai. Inilah terobosan yang konsisten dilakasanakan kontor ini untuk menjaga kepervayaan masyarakat terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selain sibuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat tanah rutin atau pemberian hak pertama kali (Pengakuan Hak-Red), pihak Kantor Pertanahan Jakarta Timur telah menyelesaikan sebanyak 200 bidang sertifikat tanah program Proyek Nasional (Prona) di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur.
Sertifikat Prona tersebut telah diserahkan kepada masyarakat pada saat Peringatan ke-50 Tahun Hari Agraria Nasional (Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 atau Tahun Amas 2010-Red), secara simbolis di Kantor Pertanahan Jakarta Timur.

Pelayanan prima seperti yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur ini adalah bagian dari pelaksanaan program 6 Tahun 2008 Peraturan Kepala BPN RI Djoyo Winoto Ph.D, tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (P2SPOPP) pertanahan untuk jenis pelayanan pertanahan tertentu.

Untuk mewujudkan pelayanan prima itu, pihak Kantor Pertanahan Jakarta Timur juga masih sibuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, walaupun sudah di luar jam kerja atau hari menjelang petang masih tetap sibuk.
Kesibukan di laur jam kerja itu terlihat di ruangan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Drs. Iwayan Joko Astina, Ruangan Kasubag TU H. Tohir, Ruangan Kasi SPP Ahmad Rasiddin, Ruangan Kasubsi SPP Tensa A.Tnh, Ruangan Kasi HTPT Bolly Rebong, SH, Ruangan Kasubsi HTPT dan Ke PPAT-an Rini, dan Kasubsi Pendaftaran Tanah Rifai Nasution. Hanya ruangan loket tempat pelayanan pendaftaran yang saat itu terlihat sepi.
Tingginya semangat pihak Kantor Pertanahan Jakarta Timur melaksanakan kinerjanya sesuai dengan makna dari Peringatan 50 Tahun Hari Agraria Nasional pada tanggal 24 September 2010 lalu, yang dipusatkan di Kantor Pusat BPN RI, Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sebagaimana diketahui bahwa BPN mendorong setiap upaya yang berkembang di masyarakat dalam pemaknaan 50 Tahun Agraria. BPN juga berkomunikasi dengan setiap elemen masyarakat dalam rangka mengembangkan pengelolaan pertanahan, guna mewujudkan pertanahan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Drs. Iwayan Djoko Astina, di tengah kesibukannya mengatakan, “betapa pentingnya perspektif pengelolaan pertanahan di tanah air. “Tentunya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 yang cakupannya luas dan komprehensif, atas dasar prinsip-prinsip pengelolaan pertanahan berdasar Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang setiap tahun diperingati,” kata Drs Iwayan Djoko Astina kepada Global Post di ruang kerjanya, Rabu (6/9) pekan lalu.
BPN “baru”, lanjut Drs Iwayan, adalah BPN yang digariskan dalam Peratruran Presiden Nomor 10 Tahun 2006”. Penilaian Drs. Iwayan Djoko Astina, juga sesuai dengan sambutan Kepala BPN RI Djoyo Winoto Ph.D, pada upacara HUT ke 50 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 2010 silam, di halaman Kantor BPN RI, Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta.
“Dalam kaitan itu, Kantor Pertanahan Jakarta Timur juga melaksanakan berbagai kegiatan seperti melaksanakan Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (Larasita-Red), yang merupakan bagian dari program Reformasi Agraria dan bertujuan untuk menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan, menjamin berkelanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan, serta menciptakan harmoni kemasyarakatan,” terangnya.
Dikatakan Iwayan, Reforma Agraria sebagai momentum program pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), yang diawali sejak tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan Kepala BPN-RI Djoyo Winoto, Ph.D. “Larasita menjadi momentum pelaksanaan utama,” ujar Iwayan, Kepala Kantor Pertanahan tersebut.
Hal senada juga dikatakan Kasi HTPT Boly Rebong SH. Menurutnya, maksud dan tujuan Larasita adalah untuk mensejahterakan bagi masyarakat pemohon, karena murah, mudah, cepat dan menghindari pengguna jasa atau calo berprilaku nakal, yang mengakibatkan masyarakat dan pihak kantor pertanahan dirugikan.
Boly Rebong menekankan agar dokumen masyarakat pemohon pelayanan sertifikasi tanah lengkap. “Apabila berkas atau dokumen yang diajukan lengkap sesuai dalam jangka waktu penyelesaian prosedur pelayanan sertifikat baik, di antaranya pengakuan hak, peralihan hak (balik nama) jual beli, hibah, pemisahan sertifikat, pemeriksaan (pengecekan) dimaksud selesai,” katanya.
Menjaga Kepercayaan Masyarakat
Ahmad Rasidin, ST. MSi., Kepala Seksi (Kasi) Sorve Pengukuran dan Pemetaan (SPP) pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur, di luar jam kerja juga masih terlihat sibuk menjalankan tupoksinya. Bahkan, sampai menjelang malam hari Kamis (7/10) pekan lalu, ia masih terlihat mimpin rapat di ruang Tematik (Pemetaan-Red), yang dihadiri oleh segenap bawahannya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan sinergi kinerja agar semangat dan kompak.
Saat dijumpai Global Post, Kasi SPP Ahmat Rasiddin ST M.Si mengatakan, untuk meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat, maka setelah pihaknya menyelesaikan Larasita pengakuan hak yang jumlahnya 1000 lebih tersebut, pihaknya kemudian beralih mengerjakan Larasita Sertifikat Prona di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebanyak 200 bidang. “Sudah selesai dan diserahkan kepada penerima saat menjelang Peringatan Ke-50 Tahun Hari Agraria Nasional pada pertengahan September silam,” katanya.
Sementara itu, Ir. Fajar Wicaksono, MBA salah seorang warga Kelurahan Ceger dan salah satu ahli waris dari Almarhum Kentot Harseno (Mayjen TNI-AD Purn) kepada Global Pos mengungkapkan rasa puasnya atas kinerja pihak Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Dia mengakui bahwa permohonan peralihan hak balik nama (BN) jual beli atas pembelian almarhum ayahandanya (Maijen TNI AD Pur. Ketot Harseno-Red), dengan 3 berkas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur akan segera selesai.
Berkas itu, antara lain berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 72/Kelurahan Setu, AJB No. 63/Ps. Rebo/1993, Sertifikat Hak Milik No. 73/Kelurahan Setu AJB No. 64/Ps. Rebo/1993, dan hasil pembelian sendiri (Ir. Fajar Wicaksono, MBA anak pertama Almarhum Maijen TNI AD Pur. Kentot Harseno-Red)), berdasarkan AJB No. 080/Pasar Rebo/1991 Sertifikat Hak Milik No. 21/Kelurahan Setu.
“Terus terang saya merasa puas dengan pelayanan di Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Sebab, berkas permohonan balik nama, setelah dari atas nama almarhum ayah saya dan langsung dibalik menjadi atas nama saya dan adik saya Danil. Saat ini langsung diproses sesuai dengan prosedurnya dan kami siap menunggu sampai selesai,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan H. Muhamad Noch Sukarja, salah seorang warga Jl. Pertengahan Rt.004/007 No. 42 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
“Saya adalah sebagai pemohon pemisahan sertifikat tanah milik saya sendiri bernomor 2659/Kelurahan Cijantung. Saya memohon untuk dipisah seluas 48 m2, baru selang satu hari setelah pendaftaran langsung besok harinya dilakukan pengukuran,” kata H. Muhamad Noch Sukarja, yang mengantongi tanda terima penyerahan berkas bernomor 26760/2010 sangat merasa puas.
Kasubsi SPP pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur Tensa, A.Tnh., yang ditemui Global Post yang dalam kesempatan itu sudah di luar jam kerja, juga terlihat sangat sibuk. “Saya hanya bawahan, di mana jabatan yang dipercayakan terhadap diri saya akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Artinya, dari setiap perintah dari pimpinan saya laksanakan, dan saya koordinasikan setiap ada permasalahan yang timbul,” tuturnya.
Dalam melaksanakan aktivitasnya demi pelayanan prima, Kasubsi SPP Tensa terlihat sangat mantap tanpa keraguan. “Bagi saya selaku bawahan berusaha meraih yang terbaik adalahh mulia, menjadi diri yang terbaik adalah kemenangan panggilan hati nurani dalam menjalankan tugas,” tuturnya dengan nada pasti.
Dari sisi lain, Kasi HTPT Boly Rebong SH kepada Global Pos menerangkan, pelayanan peralihan hak jual beli atau balik nama (BN), hibah dan pewarisan dalam pencatatan balik nama, harus dilampirkan persyaratan, diantaranya surat permohonan, kuasa otentik. “Jika permohonannya dikuasakan harus asli sertifikat, asli akta jual beli dari PPAT, foto copy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,” imbuhnya.
Namun, jika pemohon proses pencatatan peralihan hak atau balik nama tidak melampirkan bukti setoran SSP dan SSB-BPHTB terhadap obyek yang dijadikan peralihan hak tidak ditanggapi. “Sebab, kami tidak mau mengambil resiko di kemudian hari, karena pajak tersebut adalah undang-undang yang tidak dapat ditawar-tawar. Kecuali mohon bantuan lain. Misalnya, untuk mohon percepatan waktu pelayanan peralihan hak dapat kami bantu,” ujar Bolly Rebong, kepada Global Post, di ruang kerjanya, Kamis (7/10) pekan lalu. .
Sedangkan Kasubsi HTPT dan Ke PPAT-an pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Rini menjelaskan secara rinci bahwa terkait SSP (PPh Final) dan SSB-BPHTB harus dilampirkan dalam permohonan peralihan hak jual beli atas pencatatan balik nama.
“Dalam pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 sebagaimana telah berubah beberapa kali, dan terakhir Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 menjelaskan bahwa saat terhutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta,” jelasnya.
“Adapun mengenai biaya dari semua pendaftaran permohonan sertifikat adalah mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP-Red),” terang Rini.
Sedangkan Kasubsi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Rifai Nasution, menuturkan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPN, walaupun sebagai bawahan dirinya juga harus bertanggungjawab atas setiap tupoksi yang dipercayakan dari pimpinan. Saya adalah bawahan di Kantor Pertanahan ini. Asal berkas atau dokumen lengkap langsung saya proses untuk ditindak lanjuti permohonannya,” tutur Rifai Nasution. (Her)
About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s