Defisit Anggaran TA 2009 & Mutasi DAK, Kinerja Oknum Pejabat BPKADA Bobrok

Pandeglang, Global Post –

Setelah DPRD Kabupaten Pandeglang mempermasalahkan hasil temuan dari pihak BPK-RI atas laporan keuangan Pemkab Pandeglang Tahun 2009 No.36/LHP/XVIII/SRG/06/2010, tanggal 15 Juni 2010, akhirnya terkuak deficit anggaran tahun 2009.
Isi temuan BPK tersebut menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.51.325.076.817,-, dengan realisasi bersih sebesar Rp.31.921.009.780,- Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp.19.404.067.037,-.
Di samping itu dijelaskan bahwa telah terjadi kemerosotan pada realisasi PAD tahun anggaran 2009 sebesar Rp.2.559.436.391,- jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun anggaran 2008, yakni sebesar Rp.33.480.446.171,-.
Dari hasil temuan pihak BPK-RI yang dipermasalahkan tersebut bisa merupakan cermin kebobrokan oknum pejabat di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKDAD) Kabupaten Pandeglang.

Seperti dikatakan John Bayanta, Ketua Front Rakyat Bersatu Membangun Bangsa (FRBMB) kepada Global Post , adanya defisit anggaran Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2009 disebabkan BPKDAD Kabupaten Pandeglang sebagai pihak pembuat laporan APBD bekerja asal-asalan. Dia mencontohkan, pajak galian C dengan target sebesar Rp.3,486 miliar untuk tahun 2009, namun yang dapat dicapai hanya sebesar Rp.37 Juta per Juni 2010.

“Masalahnya bagaimana target tersebut bisa tercapai. Jika contoh pada proyek PLTU yang mendorong terjadinya peningkatan pada pajak galian C, sudah selesai melaksanakan pembangunannya sehingga hasil dari galian C jadi tidak dibutuhkan lagi. Untuk itu target seharusnya dirubah, bukan tetap dengan jumlah sebesar Rp.3,486 miliar atau semasa proyek PLTU sedang melaksanakan pembangunannya. Karena itu, jika pada jumlah targetnya tidak dirubah bagaimana PAD tahun 2009 tidak dikatakan defisit hingga mencapai sebesar Rp.19.404.067.037,-,” paparnya.
Menurut John Bayanta, pembuat laporan APBD, yaitu DPKDAD, jangan malas melakukan perubahan dan harus tanggap terhadap perkembangan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan sikap yang tercermin, mereka malas melakukan perubahan dan tidak tanggap. Hal itu, kata ketua FRBMB, dapat dilihat pada kasus dana operasional Satpol PP Kabupaten Pandeglang.
“Terhitung tanggal 31 Juli 2009, Komandan Satpol PP telah dimutasi dari Ferry Hasanudin SH ke Drs H Oya
Mulyadilaga MM. Tapi pada SPJ bulan Agustus, September dan Oktober, nama Ferry Hasanudin SH masih tercantum pada blangko isian yang diterbitkan oleh pihak DPKDAD Kabupaten Pandeglang, sehingga oleh Bagian Keuangan Satpol PP nama Ferry yang tertera dihapus dengan tim X,” ungkapnya.
Celakanya, ujar John Bayanta menjelaskan, sikap pihak DPKDAD tersebut telah mengundang niat jelek pihak tertentu. Misalnya, Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Komandan Satpol PP Drs H Oya Mulyadilaga MM tertanggal 18 Pebuari 2010, dicairkan dari Bank Jabar Banten tertanggal 22 Pebuari 2010, dengan Cek No.DAA 905482.
“Bisa tertera tanda tangan Ferry Hasanudin SH pada tanggal tersebut dengan Abay AA Hadi selaku Bendahara Satpol PP Kabupaten Pandeglang, padahal Ferry Hasanudin SH sudah menjabat sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.
Terkait masalah itu, Dansatpol PP Kabupaten Pandeglang Drs Oya Mulyadilaga MM megtakan bahwa kasus tersebut kini sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Banten. Pada 23 Agustus serta 28 September 2010 lalu, dirinya juga telah dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh pihak Kejati Banten. Sedangkan soal pemalsuan tanda tangannya seperti apa yang dilaporkan oleh Ferry Hasanudin SH, diduga dilakukan oleh
Abay AA Hadi ke Polres Pandeglang, kini juga sedang diusut oleh pihak Polres Pandeglang.
“Hal tersebut saya ketahui, karena saya juga telah dipanggil oleh pihak Polres Pandeglang untuk dimintai keterangan terkait kasus pemalsuan tanda tangan Ferry Hasanudin SH,” ucap Drs Oya Mulyadilaga MM, Dansatpol PP Kabupaten Pandeglang.
Jhon juga menambahkan soal DAK Kelautan yang dipindahkan ke Kesehatan & Pertanian. “Di samping masalah telah terjadi defisit anggaran tahun 2009 kiranya pada pengelolaan rekening koran DAK Kelautan TA 2006 dari sebesar Rp.2,780 miliar, terdapat mutasi dana keluar sebesar Rp.1 miliar ke rekening DAK Kesehatan sebesar Rp.750 juta dan rekening DAK Pertanian sebesar Rp.250 juta melalui pemindah-bukuan dengan No.973/310-BPKDVIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006. Kemudian dikabarkan juga pada tanggal 5 September 2006 dana yang keluar tersebut masuk kembali ke rekening Kelautan,” ujarnya.
Selanjutnya pada tanggal 14 September 2006 terdapat lagi mutasi dari DAK Kelautan ke DAK Pertanian sebesar Rp.308 juta melalui pemindah-bukuan dengan No.973/338-BPKD/IX/2006 pada 30 Oktober 2006, namun dana tersebut masuk kembali ke rekening Kelautan. “Padahal dari seluruh DAK yang disalurkan ke Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2006 yaitu sebesar Rp.29,020 miliar terdapat DAK untuk Pertanian sebesar Rp.3,080 miliar dan DAK untuk Kesehatan sebesar Rp.6,070 miliar,” kata John Bayanta.
Sementara Drh H Cahyan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa menyangkut masalah mutasi dana rekening DAK Kelautan ke DAK Pertanian, pihaknya tidak pernah tahu apalagi menerimanya. Artinya, berdasarkan hasil temuan pihak BPK-RI melalui Laporan Keuangan Pemkab Pandeglang TA 2006 No.19a/LHP/XIV.3-XIV.3.3/06/2007 tanggal 8 Juni 2007, Drh H Cahyan pun merasa nama dinasnya telah dicatut untuk kepentingan pihak tertentu.
Ketika disinggung pihak tertentu itu, Drh H Cahyan hanya mengatakan, “tanyakan saja ke pihak yang tahu dan sang pembuat nomor rekening, yaitu pihak DPKDAD Kabupaten Pandeglang seperti orang yang bernama Kurnia alias Ondo, orang yang paling mengetahui liku-liku permainan yang ada di DPKDAD Kabupaten Pandeglang.”
Namun, Kurnia mengatakan bahwa untuk kasus tersebut sudah tidak ada masalah dan telah ditangani oleh pihak Bawasda Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, pihak BPK-RI juga sudah tidak ada masalah, apalagi dananya juga dikatakan telah dikembalikan ke rekening semula yaitu Dinas Kelautan.
John Bayanta yang juga memegang jabatan sebagai Ketua DPP Lembaga Gerakan Anti Korupsi (LGAK) Mitra Polri, Bidang Investigasi Data Koruptor yang berkantor di kawasan Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, mengatakan bahwa jika pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang seperti yang dijelaskan oleh Drh H Cahyan tidak pernah tahu dan menerimanya, lalu siapa yang memakai dana tersebut selama sebelum dikembalikan ke asalnya.
“Apakah sang pemegang kekuasaan dan kebijakan atau pihak oknum BPKDAD itu sendiri. Yang jelas pasti untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” tegas John Bayanta sambil menyayangkan sikap Kurnia yang tidak terbuka agar permasalahnya jadi jelas.
Permasalahan di atas belum termasuk kasus gaji sekretaris Desa (Sekdes) angkatan pertama yang dikukuhkan sebagai PNS, yaitu sebanyak 91 orang. Kabarnya, gaji bulan Pebuari 2009 tidak diberikan hingga timbul dugaan digelapkan. SK pengangkatan sekdes sebagai PNS dari Bupati Pandeglang tanggal 1 Desember 2008 dan didukung oleh Surat Pernyataan melaksanakan tugas yang ditanda tangani Camat dan Kepala Desa tanggal 23 Januari 2009. Dengan demikian, terhitung tanggal tersebut gaji harus dibayar, tapi kenyataannya yang mereka terima hanya terhitung pada bulan Maret 2009. (Ian)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s