Diduga APBD Banyak ” Bocor” Pada Setda Propinsi Bengkulu

Bengkulu, Global Post –

tadinya sebagai penyambung aspirasi rakyat berubah menjadi kepentingan untuk wakil rakyat. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena di samping akan mencederai kehidupan demokrasi, hal itu juga menghianati cita–cita kemerdekaan yang dituangkan dalam Undang–Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Karena pada Diduga APBD Banyak ‘Bocor’ Pada Setda Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh kemajuan daerahnya.Bangaimana dengan kejati di Bengkulu saat ini? Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu yang dilaporkan oleh BPK Perwakilan Bengkulu pada Rapat Paripurna DPRD Porpinsi Bengkulu tanggal 14 Juli 2010 yang lalu, bahwa Setda Propinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2009 yang lalu memperoleh Plafon Anggaran sebesar Rp. 38.954.402.563,-.
Sementara realisasi anggaran sebesar Rp. 32.954.402.563,-. Sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 6.419.881.439,- (84,5%) terdiri dari belanja tak langsung sebesar Rp. 10.806.263.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.149.687.028,- terdapat sisa dana sebesar Rp. 656.575.972,-. Sedangkan agaran dana sebesar Rp. 28.153.139.563,- yang direalisasikan sebesar Rp. 22.391.833.596,- masih terdapat sisa dana Rp. 5.763.305.967,-.
Jadi, bila diperhatikan bahwa sisa anggaran dana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini, bukanlah jumlah yang kecil tidak jelas penggunaannya dalam Laporan Pertanggungjawaban. Masih berdasarkan atas laporan rapat kerja Komisi I DPRD Propinsi Bengkulu dengan mitra kerjanya bahwa anggaran APBD tahun 2009 kurang efektif dan efisien, serta ada kelebihan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh oknum Biro Keuangan.
Begitu juga dari hasil pemantauan Global Post di lapangan terutama sekali pada Biro Keuangan Setda Propinsi Bengkulu, memang merupakan esensial sekali untuk diperhatikan oleh Gubernur Propinsi Bengkulu dalam pelaksanaan APBD pada satuan kerja ini. Karena dalam pos anggaran belanja tak langsung besar sekali kemungkinan dipergunakan tidak sesuai dengan program –program yang dianggarkan atau tidak tepat sasaran.
Misalnya, pada pos anggaran belanja tak langsung terdapat anggaran dana bantuan sosial kemasyarakatan, Ormas, dan Media Massa. Dari hasilpantauan media ini, penggunaan pos anggaran tersebut juga tidak efektif dan terkesan hanya dialokasikan menurut kehendak bagian keuangan saja. Sedangkan jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.
Pada saat dikonfirmasikan, Kabag Anggaran Setda Propinsi Bengkulu,
Lirwan mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sesuai dengan aturan. Penjelasannya seolah– olah terkesan paling bersih dan jujur. Padahal, kalau mau berbicara mengenai aturan, tentu saja dia tahu kalau Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda dan Media Massa yang benar – benar memiliki kegiatan kerja layak dibantu. Kenyataannya pada bagian Biro Keuangan ini tidak pernah memproses atau mempertimbangkan tentang legalitas atau keabsahan suatu lembaga/organisasi kemasyarakatan yang patut dan layak dibantu, kalau memang ada kontribusi terhadap penunjang kemajuan daerah.
Salah satu pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa dirinya pernah memfasilitasi untuk membantu rekannya mengajukan permohonan bantuan dana untuk berangkat ke Jakarta, menghadiri undangan salah satu Kementerian Negara sebagai utusan daerah. “Sebenarnya surat undangan tersebut ditujukan kepada Gubernur untuk dapat menunjuk dan memberangkatkan utusannya.
Setelah saya diskusikan dengan rekan kita itu, maka kami menghadap Pak Setda untuk membicarakan masalah tersebut. Oleh Pak Setda sendiri di-disposisikan “dibantu”. Begitu juga dengan asisten III, mendisposisikan “ditindak lanjuti”, tapi di Kabag Anggaran disposisi tersebut mental,” ujarnya. Pejabat tersebut akhirnya mengakui dirinya akhirnya merasa malu, apalagi kalau sampai Gubernur tidak mengirimkan utusannya berangkat ke Jakarta, hanya karena tidak dapat di fasilitasi oleh Pemda sendiri.
“Sudah sepatutnya Gubernur Propinsi Bengkulu mengevaluasi kinerja Biro Keuangan ini. Sebab, apapun alasannya tidak boleh terjadi kebocoran uang negara hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, apalagi kalau hanya untuk “Aji Mumpung” di tempat yang basah,” ujarnya seraya berharap agar aparat penegak hokum peka dan mengusut oknum–oknum yang merugikan keuangan Negara. (Khairuddin)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s