Terkait Depoonering Kasus Bibit-Chandra Kejakgung Dituduh Mandulkan UU Hukam Acara Pidana

Jakarta, Global Post –

Depoonering merupakan asal kata deponir yang berarti pembekuan sementara terhadap suatu kasus secara ratio untuk menjaga stabilitas politik. Jika tindakan, Kejaksaan Agung benarbenar melakukan depoonering terhadap kasus Bibit Samat Rianto dan Chandra Hamzah dianggap bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Demikian dikemukakan Praktisi hukum yang juga dose Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Departemen Perdagangan Drs. H. Mudjadid Dulwathan SH MH MBL. Menurut Mudjadid, depoonering untuk kasus yang melibatkan Bibit Hamzah itu sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Kejakgung. “Bibit dan Chandra bukan tokoh politik dan bukan Juga orang yang bisa menentukan jalannya pemerintahan. Ditegaskannya bahwa tindakan Kejaksaan melakukan depoonering bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sesuai lembaran Negara RI tahun 1981 nomor 76 jo nomor 3269 atau jo Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Plaksanan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. “ Apa bila depoonering ini dianggap sah oleh banyak pihak, terutama kalangan penegak hokum, itu artinya pelecehan terhadap tugas mulia yang telah dilaksanakan oleh kepolisian sesuai UU No. 2 Tahun 2002 yang telah melimpahkan kasusnya ke penuntut umum
sementara kepolisian telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 sebagaimana yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 13 November 2009. Dalam kata lain Kejakgung telah melecehkan bangsa Indonesia yang punya kesamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum,” tegasnya. Bukan itu saja, kata Mudjadid, Kejagung telah melecehkan hak dan kemerdekaan Bibit – Chandra (persoonlijkefrijheid van demens) atau kehormatan seseorang yang harus dibebaskan untuk membela diri di depan pengadilan.
“Karena untuk membuktikan salah dan tidaknya Bibit dan Chandra harus di hadapan hakim. Lalu proses hukum bagi Bibit dan Chandra akan dapat membuat wibawa hukum kita apabila kasusnya diproses sampai ke pengadilan. Jika tidak diteruskan (depoonir), maka masyarakat akan memvonis bahwa Bibit dan Chandra apakah sebagai sosok penjahat atau orang yang memang benar-benar bersih,” ujarnya.
Masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman, kata parktisi hokum itu, tidak dapat dihukum dalam hukum pidana disebut strafuitluitingsoronden dari memorie van toelichting, harus mengikuti aturan hokum dasar-dasar yang mengakibatkan bahwa perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada sipembuat yang terdapat pada sipembuat sendiri. Pria yang mengaku penemu bedah hukum ini, juga mengatakan bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan pasal 48, 49, 50 KUHP.
Dalam bahasa Belanda disebut Inwedigeoorzaken van ontoerrekenbaarheid. Bisa disebut bahwa dasar-dasar perbuatan itu tak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat yang ada di luar si pembuat (uitwendige oozaken van ontoerekenbaarheid) dalam dokterin hukum dasar yang menyebabkan seseorang tidak dapat dihukum yang berlaku bagi setiap delik atau dasar yang menyebabkan seseorang tidak dapat dihukum yang hanya berlaku terhadapm beberapa delik tertentu terhadap tuduhan maupun dugaan yang disangkakan.
Dokterin hukum menyatakan yang menyebabkan seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum tidak dapat dihukum karena si pembuat tidak dapat dipersalahkan. Atau seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman tidak dapat dihukum oleh Karen  sesuatu hal, maka perbuatan itu dapat dimaafkan (de handeling is gerechtvaardigd).
Oleh karena itu Kejakgung dalam mendepoonering perkara Bibit –Chandra harus berpikir secara hokum formil agar ada pegangan yang pasti dan harus dapat membedakan antara strafopheffingsgrondend dengan Rechtvaardigingsgrond, karena perbuatan pelaku masih dapat dilihat, tetapi perbuatan itubertentangan dengan hokum (wederrechtelijk) dimana si pembuat delik tidak bersalah, jadi tidak dapat dihukum, karena sesuatu hal perbuatan itu dapat dimaafkan.
Sehingga kata Mudjadid perbuatan itu tidak merupakan suatu yang bertentangan dengan hokum (wederrecthtelijk hendeling). Seperti pemberlakuan terhadap pihak pencuri seorang yang gila yang tidak dapat dihukum dan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Pertanyaannya sekarang apakah depoonering yang dilakukan Kejakgung terhadap Bibit Chandra sama dengan orang gila. Lalu apakah Kejakgung menyamakan Bibit – Chandra orang gila (fide pasal 44 KUH Pidana), atau seperti orang yang berkelahi yang membela diri tidak dapat dihukum, maka proses kesemuanya itu harus melalui pengadilan,” urainya.
Untungnya depoonering sendiri bagi presiden terhadap kasus Bibit – Chandra tidak ada, sehingga muncul dugaan isu depoonering dihembuskan merupakan sebuah kejahatan politik oleh penguasa secara berencana membungkus kejahatan secara rapi untuk ditutup-tutupi agar tidak mempunyai aspek negative.
“Ini berarti Acara Pidana secara politis dengan menggunakan istilah depoonering. Padahal UU Nomoer 4 tahun 2004 telah mengatur kekuasaan kehakiman dalam pasal 37 setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hokum baik dalam Acara Pidana maupun Perdata,” tandas Mudjadid.
Terkait Acara Pidana dan perdata sudah ada paying hukumnya berupa H. I. R/RBG pasal 56 ayat (1 dan 2) KUH Pidana, sedangkan untuk kasus perdata diatur dalam pasal 137 HIR dan pasal 273 RGB. Dalam kata lain, ujar Mudjadid untuk depoonering hanya berlaku apabila kekosongan hukum terjadi untuk menyelesaikan kasus yang tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan bagi pelaku tindak
Sementara, tambah dia, hukum yang mengatur tentang delik yang dilakukan Bibit – Chandra sangat jelas, kenapa Kejakgung harus melakukan depoonering. “Saya juga heran dan tidak mengerti apakah saat ini sudah terjadi percaturan hukum yang dahsyat antara Pemerintahan dengan Lembaga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) karena ingin melindungi aparat Kejaksaan yang kotor dan korup,” pungkasnya. (Lik-GP)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s