Ekonomi & Bisnis

Camat Tanah Abang Dukung Program PPMK

Jakarta, Global Post

Dewan Kelurahan Kampung Bali adakan sosialisasi dana PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) tahun 2010. Sosialisasi tersebut merupakan tahap persiapan pengguliran dana bina fisik dan sosial lingkungan yang akan dikeluarkan dan diberikan kepada masyarakat melalui pengurus RW.

Sosialisai yang dilakukan  di Aula Kelurahan Kampung Bali itu dihadiri pengurus Rw, Rt, TPK, PKK yang ada di Kelurahan Kampung Bali, Camat Tanah Abang, Edy, Kepala PNP, Drs Amir Mufti Effendi, UPDB, Fajar, seluruh Dewan Kelurahan dan Ketua Koperasi ,Machdar serta Lurah Kampung Bali, Drs Muhammadong.

Pada kesempatan itu  Camat Tanah Abang ,Kepala PNP dan UPDB memberikan arahannya kepada pengurus RW & RT. Camat Edy berharap, dalam pengguliran dan pemanfaatan dana PPMK bina fisik dan sosial diharapkan dapat dipergunakan sebaik mungkin agar bisa dimanfaatkan oleh warga setempat.

Sedangkan Ketua PNP,Amir Mufti menyampaikan, dana ekonomi bergulir PPMK  yang macet dimasyarakat sebesar 1,6 milyar dari tahun 2002 sampai 2007,untuk itu pemerintah saat ini hanya menggulirkan dana fisik dan sosial.

Amir mufti menambahkan , bahwa dana ini merupakan dana stimulan atau dana pendamping agar masyarakat dapat proaktif dan berdiri sendiri untuk membangun serta melakukan perubahan kemajuan diwilayahnya .

Di tempat terpisah Azis Ketua Dekel Kampung Bali mengatakan, Dana PPMK yang akan bergulir pada tahun 2010 sebesar Rp 315.000.000. ”Dana PPMK tahun 2010 yang dibagikan adalah dana fisik sebesar Rp 175.500.000,-dan dana sosial sebesar Rp 175.000.000,-,” jelas Azis Ketua Dekel Kampung Bali.

Lebih lanjut  Azis memaparkan, kegiatan bina fisik di Kampung Bali sebanyak 31 kegiatan, bina social 38 kegiatan.

“Dana fisik akan dikerjakan meliputi potisasi (penghijauan), kebersihan dan perbaikan gerobak sampah serta perbaikan saluran air(got) sedangkan untuk kegiatan bina sosial meliputi pelatihan mengemudi, pelatiha kader PAUD serta kegiatan Karang taruna ,”jelas Azis.

Begitu pula ketua koperasi, Machdar menjelaskan, dengan terbentuknya  koperasi di Kelurahan Kampung Bali diharapkan para warga bisa meminjam, dengan catatan tidak ada masalah di dana PPMK Ekonomi. (Wly)

Kinerja PT Surya Wijaya Laksana Diakui Pemerintah

Rejang Lebong, Global Post

H. Lutfi selaku direktur utama PT. Surya Wijaya Laksana tidak asing lagi namanya di  telinga Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sejak tahun 80-an ia mulai bergerak di bidang kontraktor. Beberapa rekannya yang selevel mengatakan, Lutfi selalu mengerjakan suatu kegiatan selalu bagus.

Setahun yang lalu, informasi yang di dapatkan wartawan Global Post bahwa PT Sinar Tria Inti Surya atas nama H Lutfi, mengerjakan program pembangunan 125 KK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong, di Desa Bandung Marga dan Pal VII.

Widodo, saah satu penghuni rumah trans swakarsa mandiri di Desa Bandung Marga merasa sangat nyaman mendiami rumah itu, karena layak huni, sejuk suasana udaranya, tanah yang subur.

Sesuai dengan janji Dinas Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong bahwa tahun ini akan dilaksanakan lagi pembangunan sebanyak 100 unit rumah  type 4X6 jenis rumah tumbuh (rumah yang belum selesai),  paling lambat akhir Desember 2010 yang didanai APBN.

Proyek rumah tumbuh itu dimenangkan oleh PT. Surya Wijaya Laksana dan sekarang segera siap dihuni. H Lutfi selaku direktur PT. Surya Wijaya Laksana mengutarakan di kediamannya, di Kelurahan Talang Benih, mengatakan bahwa pekerjaan di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Curup Utara, dengan  kegiatan pembinaan peryiapan permukiman dan penempatan transmigrasi (P4-trans) Kabupaten Rejang Lebong, sudah selesai. “Mulai dikerjakan 30 April 2010. Memang sempat terbentur masalah lahan dengan masyarakat setempat,” terangnya.

Jenis pekerjaan ini membangun rumah tumbuh sebanayak 100 unit rumah, jamban keluarga, sarana air bersih (SAB) berupa sumur gali, pembukaan lahan berupa tebas kumpul bersih dan pembangunan jalan desa untuk transmigrasi swakarya mandiri (TSM), dengan nilai kontrak yang di teteskan sebesar Rp. 2.689.919.000,- dari APBN.

Menurut Lutfi, pihaknya membeli lahan penduduk. “Kalau umum kan luas lahan bisa mencapai 50 hektar. Kendala ini bukan hanya di kabupaten kita, tetapi coba kita bandingkan juga dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Kaur, Kepahiang dan Lebong, sampai detik ini belum juga kelar karena kendala di lahan,” ungkapnya.

Sabtu, 23 Oktober 2010 lalu, Global Post ke lokasi perumahan transmigrasi di Desa Tanjung Beringin, terlihat jelas bangunan perumahan hampir rampung. Mardio, pegawai harian, menjelaskan di perumahan itu ada sebanyak 65 unit rumah dan 35 unit lagi di Desa Bandung Marga.

“Rumah ini sudah kami kerjakan 3 bulan yang lalu dengan fasilitas 1 sumur untuk 2 rumah, WC dan lantai sudah kita semen. Sebenarnya, rumah ini sudah siap ditunggu dan itu tergantung dinas terkait kapan waktu penempatan para trasmigrasi,” ujarnya.

Rumah tumbuh itu  memakai besi sloof dengan pondasinya batako. Sedangkan dindingnya papan. “Untuk jumlah kamar, 1 ruangan saja plus ditambah dapur,” kata mardio.

Sedangkan Indra selaku pekerja bangunan mengungkapkan, kualitas kayunya cukup bagus. Tidak hanya itu, musolah, batu catur, CWSHP PAM, gapura, pos jaga 8 unit, juga dibangun  di Desa Tanjung Beringin,  dengan melibatkan penduduk desa. (Ireh)

Pembangunan Pabrik PT SSP di Tegal Buled Baru 20 Persen

Sukabumi,  Global Post

Pemanfaatan sumber daya tambang Pasir Besi di Kecamatan Tegal Buled Kabupaten Sukabumi, khususnya di Desa Buni Asih oleh PT Sumber Suryadaya Prima (PT SSP) ternyata tidak main-main.  Keseriusan dari PT SSP dibuktikan dengan membangun pabrik pengolah Pasir Besi beserta sarana dan prasarana penunjangnya. Pembangunannya kini baru mencapai 20 persen.

Anggaran pembiayaan yang akan digelontorkan investor yang bergerak di berbagai energi pembangkit ini sejumlah 50 juta US dolar.  Selain pabrik pengolahan, akan dibangun pula dermaga khusus pengangkutan hasil produksi dan bahan bakar yang ada dilepas pantai.

Luas lahan khusus untuk pabrik dan dermaga adalah 4 Ha. Sementara bahan baku Pasir Besi yang akan diolah menjadi biji besi terbentang dipesisir pantai sepanjang 13 Km dengan lebar 300 meter yang terdapat di desa Buni Asih dan desa Tegal Buled. Atau dari muara Cikaso sampai muara Cibuni yang berbatasan dengan kab. Cianjur.

Berdasarkan catatan di desa Buni Asih, PT SSP kini telah mengantongi ijin Usaha Ekploitasi Penambangan (IUP) seluas 93 Ha. IUP itu akan terus bertambah sesuai permintaan investor diwilayah desa Tegal Buled sepanjang hampir 7 km dengan perkiraan luas 600 Ha.

“Apabila pabrik itu telah berjalan bisa menyerap 5000 an tenaga kerja. Ini potensi yang perlu didukung oleh berbagai lapisan masyarakat untuk mengatasi pengangguran.  Cadangan Pasir Besi khusus di desa Buni asih saja tidak akan habis meski ditambang selama 50 tahun. “kata Badrudin, Kades Buni Asih kec. Tegal Buled.

Badrudin optimis, kehadiran investor di desanya, terutama PT SSP akan berdampak positif dan peningkatan perekonomian masyarakat.  Desanya yang dulu sebagai desa terpencil, terbelakang, dan terisolir, dipastikan akan berubah menjadi desa yang maju, atau akan menjadi kota modern yang maju diselatan kab. Sukabumi.

“Desa kami berhadapan dengan laut bebas. Samudra Indonesia. Mungkin kedepannya akan dibangun pula Pelabuhan Laut International.  Kehadiran PT SSP dipastikan akan berdampak multi effek player secara ekonomi pada masyarakat. “katanya optimis.

Untuk itu, Badrudin meminta kepada pihak pemerintah agar kehadiran investor, terutama yang dimotori oleh PT SSP dibantu dan didukung. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat kehadiran investor tetap akan menjadi kendala dalam memanfaatkan sumber daya alam di kec. Tegal Buled.

“Mari kita dukung kehadiran investor yang akan membangun Sukabumi, khususnya di Tegal Buled.  Kami akan menolak setiap investor yang hanya bercoba coba dan berspekulasi dengan adanya potensi Pasir Besi di Tegal buled.  Semuanya harus direalisasikan seperti kehadiran PT SSP. “pungkasnya.  (Hadi)

Odang R Wijaya: Tidak Ada Potongan Untuk Korban Gem

Ciamis, Global Post

Meskipun bencana alam terjadi di mana-mana, namun masyarakat korban gempa di Ciamis diminta tidak khawatir. Untuk bantuan gempa tahap II,  dalam waktu dekat ini akan cair dan tidak akan terganggu oleh bencana lainnya yang terjadi di tanah air.

“Kita telah melakukan MoU dengan pemerintah pusat, untuk korban gempa yang rumahnya tergolong rusak berat dan sedang. Jadi, dana untuk korban gempa, aman. Masyarakat korban gempa tidak usah khawatir,” ujar Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis, Odang R Wijaya SH, kepada Global Post, di ruang kerjanya, Rabu (3/11).

Dijelaskan Odang, dana bantuan gempa tahap II akan segera cair, dan warga yang akan menerima bantuan harus sesuai dengan data. Saat ini proses pengajuan bantuan dana gempa tinggal menunggu SK Bupati . Sedtelah SK ditandatangani , pengajuan bantuan akan dikirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dikatakan Odang, bahwa calon penerima bantuan sudah sesuai dengan prosedur dan hasil validasi verifikasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. “Saat ini sedang dilakukan persiapan tahap pencairan dengan cara verifikasi lapangan oleh fasilitator dan pemerintah Kecamatan. Bagi yang sudah diverifikasi akan diproses lebih lanjut,” ujarnya

Ditambahkan Odang bahwa bantuan tersebut, akan langsung ditransfer oleh BNPB ke rekening Pokmas penerima bantuan sesuai dengan SK Bupati. “Demi lancar dan suksesnya penyaluran dana tersebut, pihak BPBD Ciamis bekerja terus menerus meskipun pada hari libur,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Odang juga berharap agar, para penerima bantuan jangan menanggapi jika ada permintaan dana dari siapapun, lebih -lebih dari mereka yang mengaku dari petugas BPBD dan sebagainya. “Jika ada yang meminta atau memotong dana bantuan gempa , warga jangan ragu laporkan saja ke pihak yang berwajib,” pungkasnya. (Asep)

Ir Insan Cholik Syamsi :

PDAM Jangan Bangga Dengan Penghapusan Utang

Ciamis, Global Post

Puluhan mahasiswa lintas perguruan tinggi di Ciamis dan beberapa LSM,  beberapa waktu lalu, melakukan demo ke PDAM Ciamis. Mereka menilai bahwa kinerja PDAM Tirta Galuh Ciamis di bawah komando Ir Triani Puspadewi sebagai dirutnya, telah gagal membangun PDAM dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Selain itu, dalam masalah keuangan baik itu berupa bantuan Pemda Ciamis ataupun bantuan pemerintah pusat yang jumlahnya miliaran rupiah, dinilai tidak transfaran atau terbuka kepada masyarakat. Uang itu dikatakan hanya dipakai membeli kendaraan mewah bagi para direkturnya.

“Kita heran kenapa Direktur Utama PDAM Tirta Galuh Ciamis, yang sekarang sangat jauh berbeda dengan para pendahulunya, lebih – lebih dalam hal pelayanan terhadap public. Wajar bila warga atau konsumen mempertanyakan soal itu kepada Bu Triani,” ungkap Ir  Insan Cholik atau yang lebih dikenal Kang Sani dari LSM Janur (Jaringan Nurani Rakyat ) Ciamis, saat mengikuti demo para mahasiswa.

Ditegaskan Kang Sani, adanya penghapusan utang non pokok PDAM Tirta Galuh Ciamis oleh Kementrian Keuangan senilai Rp 3,02 miliar, bukanlah hal yang membanggakan bagi masyarakat Ciamis, tapi itu pertanda bahwa PDAM Ciamis dianggap tidak mampu membayar utang.

“Ini sama halnya dengan petani yang gagal panen atau oleh pihak perbankkan dianggap fuso atau gagal panen, sehingga segala jenis utang piutangnya oleh pihak perbankkan dihapus. Apa ini membanggakan atau memprihatinkan, coba gunakan logika yang sehat,” ungkap Sani, yang diamini oleh para Ketua LSM lainnya.

Sementara saat berlangsungnya aksi demo di PDAM tidak satu pun pejabat atau pimpinan PDAM yang mendatangi para mahasiswa itu, melainkan mereka pada ngumpet dan tidask mau mendatanginya.

Disaat aksi demo Drs. Sukomo, salah seorang pengawas PDAM datang menghampiri para pendemo, tapi kedatangan Sukomo tersebut bukannya membawa solusi,  tapi memuji-muji kinerja Ir. Triani sang Dirut PDAM.

Sementara menurut Ir. Heri Heriawan, dari LSM Galuh Citra Mandiri Ciamis, menyebutkan bila memang Dirut yang sekarang sudah tidak mampu memimpin PDAM kenapa harus bertahan terus. kan masih banyak orang yang lebih sanggup dan lebih profesional dari dia, ungkapnya heran. (Asep)

Desa Surakarta Lakukan Lelang Titisara Terbuka

Kab. Cirebon, Global Post

Pemerintah Desa (Pemdes) Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, menggelar lelang terbuka tanah titisara. Acara lelang yang diselenggarakan di di kantor desa itu dihadiri oleh  unsur muspika setempat dan tidak kurang dari 100 peserta.

Ketua Panitia Lelang, Koharudin SA menuturkan, luas tanah titisara yang dilelang tahun ini mencapai 13 hektare. “Kebanyakan yang hadir memang para petani penggarap sawah dan bukan petani,” ucapnya.

Sementara Camat Suranenggala, Toto Misnoto SSos mengatakan, lelang tanah titisara atau tanah desa sangat membantu program pemerintah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan dibukanya lelang terbuka tersebut dirinya sebagai camat sangat mendukung,“ ujarnya.

Sedangkan Kuwu Desa Surakarta,  Rofidi. Dia mengatakan, digelarnya lelang biasanya menyambut musim tanam 2010 dan 2011. “Lelang ini sifatnya sewa garap bukan lelang hak milik, sedangkan para peserta lelang khusus masyarakat Desa Surakarta agar masyarakat dapat lebih produktif dan sejahtera, dan hasil dari lelang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pengajian atau bantuan kepada fakir miskin,” tuturnya.

Dikatakan Rofidi, Melalui mekanisme lelang PAD Desa relative meningkat. Jika di tahun 2009 hanya mampu mendapat Rp 8 juta, kini hasil lelang 2010 di desa tersebut sudah melonjak tajam hingga Rp 30 juta. “Dengan adanya lelang terbuka telah meningkatkan kas desa, yang semula defisit menjadi plus. Buktinya dari luas 13 hektare tersebut telah dapat menghasilkan tambahan PAD sebesarRp 47 juta lebih.“ ungkapnya bangga.

Suparjo, peserta lelang merespons positif kebijaksanaan Pemdes Surakarta yang berinisiatif menyelenggarakan lelang terbuka. Hal itu menurutnya sebagai wujud transparasi.

Dengan sistem lelang, kata Suparjo, secara tidak langsung peserta dapat mengetahui perkembangan harga sewa tanah sekaligus bisa dijadikan sebagai investasi untuk masa depan. “Tahun lalu harga sewa sawah yang sebahu (sekitar tiga perempat hectare, red) senilai Rp 2 juta. Tapi sekarang naik menjadi Rp 2,3 juta,” imbuhnya.

Kapolsek Kapetakan, AKP Amat Suhermat SH, ysng jugs hsdir dalam acara lelalng itu, memastikan bahwa lelang berlangsung lancar dan aman. “Ini semua berkat kerja sama semua pihak,” kata Kapolsek singkat. (Sukirno)

PNPM di Pakkat Amburadul

Pakkat Global Post

Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan di Dusun Sigalapang, Desa Rura Tanjung, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, amburadul alias gagal.

Camat Pakkat, yang akrab disapa Ibu Marbun, ketika ditemui Global Post untuk menanyakan PNPM di Sigalapang yang amburadul itu, Selasa (2/11), ternyata tidak mengetahui permasalahannya secara persis. Karena tidak tahu, Ibu Marbun memanggil FK Rimpun Pandapotan Manurung, namun penjelasan yang diberikannya juga tidak memuaskan.

Ditanya soal proyek PNPM yang di Sigalapang yang airnya tidak jalan, padahal sudah diserah terimakan, manurung dengan enteng, menjawab, “Ya, kalau PNPM yang di Sigalapang sudah selesai dan sudah timbang terima. Air sudah jalan dan sudah sampai ke kamar mandi warga. Serah terima dilakukan bersama kepala desa.”

Ibu Camat kemudian ditanya soal pertanggungjawabannya terhadap proyek amburadul itu, Ibu Marbun menjawab seperti yang dinyatakan Manurung. Jawaban Ibu Camat terkesan sangat saneh, karena Ibu Marbun adalah kepala wilayah tingkat kecamatan, sedankan Manurung hanya sebagai fasilitaor kecamatan yang posisinya di bawah camat.

Meskipun proyek itu amburadul, menurut Ibu Marbun selaku Camat Pakkat, karena sudah diserah direimakan, maka tanggung jawabnya sekarang berada di tangan masyarakat. Persoalannya, kenapa diserah terimakan proyek yang masih amburadul?

“Karena Ibu Camat tidak tahu menahu soal itu, maka proyek itu pun bias dikategorikan sebagai proyek mubazir,” ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat, seraya berharap agar Bupati Humbahas segera mencopot Ibu Marbun sebagai Camat Pakkat. (Amhas)

Kunjungan Kerja Menteri Pembangunan Desa Tertinggal

Kepahiang, Global Post

Kedatangan Menteri Desa Tertinggal disambut meriah oleh masyarakat Kabupaten Kepahiang yang merupakan kunjungan pertamanya, dalam rangkaian Penyerahan bantuan secara simbolis. Acara yang diawali oleh aksi SMA N 1 Kepahiang yang turut andil membawakan Mars dan Himne Kepahiang tampak hikmat.

Bupati Kepahiang Drs. H Bando Amin C kader MM dalam sambutanya melaporkan Program Bantuan Tahun 2009 senilai 1 Milyar Rupiah dan Program PNPM untuk Kabupaten Kepahiang dari Kementrian PDT pada tahun 2010 merealisasikan Bantuan sebesar Rp 820.900.000,- yang diperuntukan Percepatan Pembanguman Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) meliputi kegiatan pengembangan sapi bali. Disamping pengembangan juga ada program penggemukan sapi bali sebanyak 40 ekor betina dan  4 ekor pejantan.

Untuk penggemukan sebanyak 75 ekor diperuntukan atau dipusatkan di Kecamatan Kabawetan yang direncanakan sebagai sentral kawasan peternakan.

Menteri Pembangunan Desa Tertinggal Ir. H. Helmy Faishal Zaini dalam sambutanya merasa optimis dengan kepemimpinan Bupati Kepahiang Drs. H Bando Amin C kader MM akan membawa perubahan yang signifikan karena dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya alamnya yang sangat potensial untuk Kabupaten Kepahiang.

Dikatakan Menteri PDT Helmy Faishal Zaini saat memberi pengarahan kepada peserta acara “Diharapkan Untuk Program bantuan agar tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya,” kata Helmy Faisal di Lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, Rabu, 27/10/2010 pekan lalu.

Apalagi, kata Helmy, pemerintah saat ini terus berupaya mengurangi jumlah desa tertinggal yang mencapai 32 ribu desa dari total 72 ribu desa di seluruh Indonesia. Sehingga dibutuhkan  berbagai masukan dari Masyarakat akan dapat dijadikan bahan dalam penyusunan berbagai program yang memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. “Seberapa pun uang yang kita punya akan percuma kalau tidak ada konsep yang jelas dan program tepat, Apalagi saat ini di Indonesia ada 180 Kabupaten yang masih tertinggal termasuk Kabupaten Kepahiang salah satunya ” katanya.

Pada saat penyerahan bantuan secara simbolis, Ir. H. Helmi Faisal memberikan bantuan ternak sapi untuk 2 kelompok tani, yaitu kelompok tani Karya Muda Desa Tangsi Duren dan Kelompok Tani dari Desa Tugurejo juga Mobil sebagai angkutan pedesaan diserahkan secara simbolis kepada Kepala Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir. Tujuan dari pemberian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Kepahiang pada umumnya.

Selanjutnya Kabid Keswan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang, Hernawan Amd saat ditemuai Global Post diruang kerjanya, beliau menghimbau bagi kelompok tani yang menerima bantuan berupa ternak sapi untuk Kecamatan Kabawetan agar dapat meningkatkan kualitas dan kwantitas peternakan sapi karena di wilayah ini akan dijadikan sentral ternak sapi untuk memenuhi swasembada daging. “ujarnya berharap.

Masyarakat Kabawetan yang memiliki sapi baik itu sapi bali, sumental, brahman dan jenis lainya dapat meningkatkan usaha peternakan dan kedepanya diharapkan limbah dari kotoran ternak sapi tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang dan Biogas seperti dibeberapa kelompok yang ada disana,” tambah Hernawan

Dalam kesempatan tersebut Global Post berhasil mewawancari ketua kelompok tani Sriwanto yang di dampingi Kepala Desa Tangsi Duren Miswadi. “Kelompok kami, kelompok tani Karya Muda Desa Tangsi Duren, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Menteri PDT dan Bapak Bupati Kepahiang yang sudah memperhatikan kelompok kami, harapan kami dikelompok tani ke depan, upaya untuk peningkatan mutu dan hasil peternakan, kami mengaharapkan pembinaan dan penyuluhan guna pemanfaatan limbah, pengolahan pupuk kandang dan juga mengharapkan semacam pelatihan untuk membuat dan memberikan makanan tambahan untuk sapi yang kami perihara,” katanya. (Miswadi/Nopri).

Program P2KP DT  Rejang Lebong Mulai Berjalan

Rejang Lebong, Global Post

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Daerah Tertinggal (P2KP-DT) melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong sudah berjalan, setelah masa tender selesai dan dimenangkan oleh CV Rajawali Sakti.

“Dana APBN yang kita kucurkan senilai Rp 900 juta untuk membeli sapi potong jenis Simmental Cross. Pembelian sapi tersebut masih dalam proses, harga sapi betina 12,5 juta rupiah/ekor dan sapi jantan Rp. 13,250.000/ekor,” ungkap Ir Afni Sardi MM selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.

Sapi yang dibeli, jika mau dituruti yang asli dari Autralia,  harganya hampir menyamai harga 1 unit mobil  kijang kapsul. “Tetapi kita membeli persilangannya. Sapi yang dibeli tersebut berumur 18-24 bulan. Dana Rp. 900 juta tersebut bukan untuk pembelian sapi saja, terbagi juga untuk dana sarana pendukung seperti obat obatan, kosentrat dan honor pengelola sapi,” ujarnya.

Dinas Peternakan dan Perikanan memperkirakan pada pertengahan November ini, 50 ekor sapi betina dan 10 ekor sapi jantan segera didistribusikan ke masing masing kelompok yang terdiri dari lima grup. Drs Budhi Harto M.Pd selaku Kabid Program yang didampingi Afnisardi, menjelaskan bahwa mmasing masing kelompok akan mendapat 12 ekor sapi.

Pembiakan sapi itu dikelola oleh Kecamatan Bermani Ulu dan Selupu Rejang, yang terdiri dari Kelompok Harapan Jaya Desa Sambirejo, Rejang Selupu Desa Air Duku, Bandung Marga Lestari Desa Bandung Marga, Sidodadi Desa Air Bening dan Sumber Jaya 2 Desa Transat.

Program P2KP DT ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2007 lalu, namun masih dikelola oleh Bapeda Rejang Lebong. “Tahun 2010, baru dinas peternakan yang mengurusnya. Awalnya, kita mengusulkan ada 10 kelompok yang terbagi dalam 6 kecamatan. Namun, kita harus menyelesaikan satu persatu pembiakan sapi potong itu. Supply dari dinas terkecuali rumput dan kandang,” ungkapnya seraya menjelaskan bahwa kondisi fisik sapi tidak boleh terlalu gemuk karena akan mengganggu proses reproduksi.

Dengan adanya bantuan sapi simmental cross ini diharapkan masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya. Namun, mengenai masalah kurusnya tubuh sapi tanggung jawab kelompok ,tetapi pengelolaanannya terus dipantau, agar peternak merawat dengan baik.

“Bagi kecamatan yang belum mendapat tahun berikutnya akan digilir . Jika, sapi yang sekarang akan didistribusikan di setiap kecamatan, maka hasilnya pun kurang maksimal. Makanya kita membagi dua kecamatan dulu supaya sapi bisa berkembang dengan cepat, karena dalam waktu satu setengah tahun sapi bias melahirkan,” jelas Budhi didampingi Afni.

Di sisi lain,  saat ini sudah mendekati Hari Raya Kurban dan pihak Dinas Perternakan  akan melakukan sweeping kepada para pedangang daging. “Target utama kita di pasar hewan, supaya mereka jangan sampai menjual sapi yang sedang sakit dan daging yang dicampur. Kami juga mengharapkan informasi dari masyarakat,” ujar Afnisardi.

“jika terjadi sesuatu ke masyarakat tentang adanya sapi potong yang sakit atau daging campur serta daging yang disuntik, kami akan dituding teledor. Karena itu, dinas peternakan akan bekerja ekstra keras. Tentunya harus bekerjasama dengan pihak pihak terkait,  baik itu masyarakat, pers, aparat dan lainnya,” imbuh Afnisardi, pria kelahiran Kerinci itu.   iREH

Queensland Australia, Sasaran Kunjungan Kerja

Global Post,  Jawa Tengah

Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah jungi Gubernur yaitu Queensland University of Technology, Park Ridge City, Region Center Greater Brisbane, Artifiacial Insemination Center dan Great Hall Brisbane Concention Center. Kepala Biro Humas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Agus Utomo S.sos menjelaskan, di bidang pendidikan Program Sister Province ini telah mengalami kemajuan yang cukup baik, bahkan saat ini telah dilakukan aktivitas kemitraan sekolah (school program), Program Pengembangan Study dan Pertukaran Budaya dan Seni serta Program English Intensive Course sebanyak 13 sekolah di Queensland.

Untuk bidang kesehatan telah dilakukan dalam bentuk pertukaran tenaga kesehatan, fasilitas tugas belajar tenaga kesehatan Jawa Tengah, short course dan workshop serta kegiatan teleconference antara ,Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan Queensland University Of Technology. Ke depan bahkan akan lebih difokuskan pada kerja sama pengembangan badan yang telah ada di Jawa Tengah, yaitu Komite Perawat Daerah yang merupakan bagian dari Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga mampu melakukan sertifikasi perawat dengan standart yang diakui serta terintegrasi secara internasional.

Dengan demikian, tenaga lulusan Akademi Keperawatan Jawa Tengah terintegrasi dan diakui setara dengan perawat negeri lain, baik dalam status jenjang, karier, penghargaan dan keamanan. Adapun di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kerja sama diharapkan dapat mendorong peningkatan dan pengembangan bidang peternakan dalam arti luas, melalui tukar menukar informasi mengenai sistem managemen pemeliharaan sapi potong/sapi, penggemukan dan industi sapi perah di Queensland. Hubungan ini sudah terjalin antara pengusaha swasta, yaitu dengan melakukan perdagangan sapi hidup. Ditambahkan pula oleh Agus, melalui kunjungan ini diharapkan populasi sapi meningkat secara cepat, melalui

(1) Peningkatan produksi dan produksivitas semen beku dengan managemen yang baik

( 2) Impor semen beku berkulitas prima (Proven Bull) dari Queensland

(3) Mendatangkan Ellite Bull dengan paying Sister Province untuk mengembangkan Balai Inseminasi Buatan yang sudah ada di Jawa Tengah

(4) Peningkatan Managemen breeding, terutama dalam hal pakan, tata laksana, pengendalian penyakit dan recording, demikian papar Agus. Agus Populasi menambahkan, sapi potong di Jawa Tengah sekitar 1,5 juta ekor, sedang populasi sapi perah 210 ribu ekor. Pada tahun 2008 – 2009 impor sapi dari Queenslan ke Indonesia mencapai nilai 114 M Aus $ dari total nilai Ekspor Queensland 125 M Aus $.

Ekspor sapi ke Indonesia adalah sapi bakalan Brahman yang akan dipotong/dikonsumsi dan sejumlah betina bunting Brahman Cross (BMX) yang dibagikan ke kelompok peternak oleh Direktorad Jendral Peternakan, dalam rangka program PSDS dan sedikit Ellite Bull (untuk Inseminasi buatan/IB) (Yf/Fam)

APBD 2010 Kab.Cirebon Naik Rp 1,5 Triliun

Kab. Cirebon, Global Post

Rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2010 digelar Rabu pekan lalu, yang semestinya digelar hari Senin tanggal 25 Oktober 2010. Rapat yang dipimpin H. Agus Effendi SH MM itu molor satu jam dari jadwal yang ditentukan, yakni pukul 13.00. Rapat diawali dengan penyampaian laporan badan anggaran terhadap nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2010.

Penyampaian nota keuangan dibacakan oleh tim banggar DPRD, H Tatang Rustana dan H Mustofa. Berdasarkan persetujuan DPRD Kab. Cirebon bersama Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi, MM tersebut memutuskan anggaran 2010 yang semula berjumlah Rp 1.317.026.479.956,00 naik menjadi Rp 1.584.935.745.865,00 atau bertambah Rp 213.909.265.909,00.

“Pendapatan yang semuala Rp 1.286.988.451.956,00 bertambah Rp 198.993.315.044,00. Jumlah pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 1.485.981.767.000,00. Sedangkan untuk belanja yang semula Rp 1.366.526.479.956,00 bertambah Rp 213.909.265.909,00 menjadi Rp 1.580.435.745.865,00 atau deficit setelah perubahan sebesar Rp 94.453.978.865,00,” urai Sekwan Supadi Priyatna yang membacakan hasil keputusan paripurna secara ringkas tersebut.

Sementara itu, mengenai pembiayaan dalam perubahan APBD 2010, penerimaan yang semula Rp 84.038.028.000,00 bertambah Rp 14.915.950.865,00. Sedangkan untuk pengeluaran mencapai Rp 4.500.000.000,00. “Jadi jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp 94.453.978.865,00,” beber Supadi.

Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM yang memberi sambutan diakhir rapat mengucapkan terima kasih atas disetujuinya perubahan anggaran tahun 2010 tersebut. “Selanjutnya hasil rapat ini akan disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Kami sekaligus meminta maaf kepada masyarakat kalau belum  dapat terpenuhi karena dana yang terbatas,” ucapnya. (Naz)

Papan Reklame Ilegal Marak Pemkot Tangsel Rugi Rp 3 Milliar

Tangsel, Global Post

Banyak papan reklame di kota Tangsel sangat lah baik untuk penambahan PAD, namun sayang apabila papan reklame tersebut berdiri tanpa izin dan tanpa bayar pajak tentu merugikan Pemkot Tangsel.

Masalah inilah yang membuat Pemerintah Tangerang Selatan mengalami kerugian mencapai Rp. 3 Milliar yang diakibatkan oleh reklame atau billboard yang sudah lama terpasang, namun hingga kini belum juga ada izinnya. Sama hal dengan spanduk-spanduk yang terpasang di jalan-jalan protokol yang bermuatan komersil,  ternyata juga banyak yang liar tanpa ada izin dan bayar pajak.

Menurut Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu ( BP2T) Tangsel, Mursan Sobari, banyak pendapatan yang seharus masuk ke kas daerah. Namun, karena banyak perusahaan yang tidak taat membayar pajak, sehingga Pemerintah Daerah merasa dirugikan.

Saat ini BP2T merasa kesulitan menarik pajak reklame illegal yang ada disebabkan jumlahnya cukup banyak yang tersebar sampai 90 titik di tujuh kecamatan yang ada di Tangsel.

Mursan Sobari menyampaikan,  dalam waktu dekat ini akan diadakan penertiban khususnya bagi yang tidak mempunyai izin maupun yang belum bayar untuk papan reklame yang nantinya dilarang terpasang di median jalan-jalan raya. “Pihak BP2T nantinya akan menginformasikan kepada para pengusaha advertising agar memeatuhi aturan yang berlaku, “ tegasnya.

Adapun ke 90 titik papan reklame di tujuh kecamatanseperti, di Kecamatan Serpong Utara 34 titik, Kecamatan Srpong 9 titik, Kec. Setu 3 titik, Kec.Pondok Aren 9 titik, Kec. Ciputat Timur 18 titik, Kec.Ciputat 9 titik dan Kecamatan Pamulang 9 titik.Semua iklan tersebut menurut Mursan akan di tertibkan dan di tata ulang kembali.-(Eko)

Selamatkan Pertanian Padi & Palwija Pemkab Subang Terapkan Pola Tanam Legowo Dua

Subang, Global Post

Bulan bakti Gotong Royong bukan semata amanat Presiden tetapi amanat dari para pendiri bangsa dan pejuang Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan RI. Seperti dikatakan oleh pendiri Presiden Soekarno, jika Pancasila itu diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong. Semangat Gotong Royong sebagai alternatif terbaik dalam pembangunan.

Hal tersebut dikatakan Bupati Subang, Eep Hidayat, pada pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong tahun 2010 Bidang Pertanian di Desa Padamulya Kecamatan Cipunagara, Kamis (14/10).

Selanjutnya Eep mengatakan bahwa pada Bulan Bhakti yang ketiga kalinya saat kini berada ditengah-tengah keprihatinan yang menimpa dunia pertanian yang bukan saja menimpa Indonesia tetapi hampir diseluruh belahan dunia akibat cuaca ekstrim. Untuk itu pemerintah pada bulan bakti sekarang mengambil isu sentral pertanian padi dan palawija.

Untuk upaya tersebut, pemerintah dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati bersama Ketua DPRD Kabupaten Subang bertekad akan menyelamatkan bidang pertanian bersama-sama para petani.

Upaya tersebut diterapkan secara gotong royong dengan dituangkan dalam MoU (Memorandum of Understanding / Perjanjian Tertulis) guna. Pemerintah Kabupaten Subang bersama Ketua DPRD akan memfasilitasi para petani di Subang, khususnya sekarang di Desa Padamulya.

“Jika kami – Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD berbohong, – tidak menepati janjinya – maka kami, – Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD – siap mengundurkan diri,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Tapi sebaliknya, sambung Bupati, jika petani atau kepala desa tidak mentaati MoU, maka konsekuensinya harus mau menerima jika tidak mendapat bantuan dari pemerintah.

Dikatakan Bupati, petani harus melaksanakan: pertama, menerapkan pola tanam padi – padi – palawija. Upaya ini dilakukan untuk memutus siklus hama yang biasa menyerang padi. Kedua, harus menerapkan menanam padi dengan sistem legowo dua supaya memberikan ruang masuknya sinar matahari sehingga bisa membunuh virus yang menyerang tanaman padi. Ketiga, pemupukan dilakukan berimbang.

Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Subang juga akan melaksanakan lomba kerindangan di ibu kota-ibu kota kecamatan. “Pada lomba itu akan dinilai upaya aparatur bersama masyarakat untuk meningkatkan kerindangan wilayah dengan jarak 1 km ke arah utara, selatan, barat dan timur. Nanti penentuan juaranya akan diberikan tiap tanggal 17 Agustus,” tambah Bupati.

Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala BPMKB Subang, Drs. Nanang Wikanda, M.Si., kegiatan ini merupakan usaha untuk melestarikan semangat Gotong Royong yang yang telah dirintis oleh Bupati beserta jajaran pemerintah dalam membangun Subang.

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong secara simbolis dilaksanakan dengan memukul kentongan oleh Bupati Subang tepat pukul 11.05 WIB. Adapun temanya ialah “Wujud Nyata Terintegrasinya Kegiatan BPMKB, Dinas Pertanian dan BP4KKP Menuju Subang Maju”.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatangan MoU Penyelamatan Pertanian yang diwakili oleh Kepala Desa Padamulya, Ujang Kosasih. Ssedangkan pihak Pemerintah dan DPRD diwakili oleh Eep Hidayat dan Atin Supriatin.

Kegiatan ini juga diisi oleh menampilkan hasilkarya kuliner rakyat Subang dan donor darah oleh PMI Kabupaten Subang. Melakukan Bedah rumah kepada 4 rumah yangskin (RTM). Turut menghadiri kegiatan ini ialah Kepala BKKBN Provinsi jawa Barat Drs. H. Rukman Heryana,, MM, Wakapolres Subang, Komisaris Polisi U. Zainudin, Dandim 0605/Subang, Letkol Inf Dwi Wahyudi dan Ketua Kajari Subang, Husni Thamrin serta jajaran pejabat Kabupaten Subang dari Kepala Bagian,Kepala Dinas dan para kepala desa/lurah serta camat seluruh Subang. (Jhonni. H)

Indag Anggarkan 6 Milyar Untuk Pasar Perumnas

Cirebon Kota, Global Post

Penataan Pasar Perumnas yang kini masih amburadul dan belum pasti kapan akan dibangunnya kembali setelah terbakar beberapa waktu lalu membuat resah para pedagang. Pasalnya, kondisi pasar darurat yang kini ditempati para pedagang kurang layak dan membuat ketakutan  bagi para pedagang.

Seperti yang dipaparkan  salah seorang pedagang pasar perumnas, H. Jaitun, dirinya merasa kurang nyaman menempati pasar darurat karena kondisi fisiknya terlihat asal-asalan pada waktu membangunnya.

Dijelaskannya, selain kondisi fisik bangunan pasar darurat yang menjadi keluhan bagi para pedagang Jaitun merasa tidak nyaman menaruh barang dagangannya di pasar darurat tersebut, karena takut dibobol sama tangan jahil. “Saya berharap kepada pemerintah daerah Kota Cirebon segera membangunkan kembali pasar perumnas pasca kebakaran beberapa waktu lalu, “pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cirebon Rohaedy Yoedi ketika dimintai keterangan diruang kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan, kini pihaknya sedang mempersiapkan proposal yang akan ditujukan kepada pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Barat.

Namun, pihaknya tidak bisa diburu-buru untuk membuat proposal tersebut pasalnya harus dikaji lebih matang yang tentunya harus dibahas antara Dinas Perindustrian. PD Pasar maupun Dinas PU yang mengetahui tentang kebutuhan pembangunanya, dan hal itu sudah kami lakukan dan dilaporkannya kepada Walikota Cirebon.

Dikatakannya, terkait tentang RAB pembangunan pasar perumnas yang kami sampaikan kepada pemerintah pusat, kami telah menganggarkanya sebesar 6 milyard, yang tentunya akan dianggarkan dari APBN tahun 2011.

Akankah anggaran tersebut akan direalisasi oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah pusat sendiri sebelumnya telah memberikan bantuan kepada pemerintah Kota Cirebon untuk rehabilitas pasar perumnas, Yoedy menjelaskan, Insya Allah pemerintah pusat mau membantu kembali, bahkan pasca kebakaran ketika itu kami segera membuat laporan untuk diketahui baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. “Saya berharap, tahun 2011 pembangunan pasar perumnas bisa dianggarkan melalui APBN tahun 2011,” katanya.

Terkait tentang banyaknya pengaduan dari pihak IPP Perumnas agar segera dibangun kembali pasca kebakaran, Yoedy menuturkan, mohon bersabar karena prosesnya tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, artinya perlu ada pengkajian yang matang sehingga pada waktu pelaksanaannya nanti tidak ada kesalahan atau kekurangan, dan kami juga berharap proses bantuan ini dapat direalisasi pada APBN 2011. (Jujun)

Disperindag Kota Semarang Kembangkan Industri Kecil

Semarang, Global Post

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan potensi ekonomi menjadi kekuatan nyata pembangunan,  dan peningkatan daya saing usaha pemerintah kota Semarang terus berupaya mengembangkan komoditi unggulan yang di harapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Langkah dan usaha dalam meningkatkan dan mengembangkan Industri kecil ini di sampaikan oleh Kepala Bidang Konsumen dan Kemetrologian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumisgiono .SH yang di dampingi Drs.Yudi Supriyantoro diruang kerjanya, tepatnya di Jln. Pemuda no 175 Gedung Pandanaran lantai 4 Semarang.

Sumisgiono mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan Organisasi yang bersifat teknis maupun administratif, maka dalam penetapan program-program di dasarkan pada anggaran yang  merupakan kunci keberhasilan kegiatan.   Perlu diketahui komoditas unggulan yang ada di kota Semarang dikelompokkan meliputi Potensial yakni Industri Makanan, Industri Minuman, Furniture Barang dari kayu, Industri Logam dan kelompok Kurang Potensial antara lain Industri Alat-alat angkut, Elektronik, Barang dari kulit.

Lanjut Sumisgiono di Kota Semarang terdapat 20 jenis sentra industri kecil yang terbesar di 115 Kelurahan tercakup dalam 16 Kecamatan, berarti masih terdapat 52 Kelurahan yang belum ada sentra industri kecilnya dari total 177 Kelurahan, yang ternyata masih banyak di bidang industri agro. “Hal ini diperlukan  suatu studi penelitian tentang sentra industri kecil agar dapat di bentuk sentra industri kecil yang baru,” tuturnya.

Kalau mengenai perdagangan dan jasa di Kota Semarang itu merupakan basis aktivitas ekonomi masyarakat, karena guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yudi Supriyantoro, aktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di sesuaikan dengan keberadaan potensi ekonomi lokal,  dengan demikian maka konsekwendinya adalah peningkatan kinerja, yang berkaitan dengan urusan perdagangan Dalam Negri dan perdagangan Luar Negri.

Saat ini sarana perdagangan di kota Semarang hingga tahun 2009 banyak sekali bermunculan yaitu adanya jumlah pasar-pasar modern sebanyak 181 buah seperti adanya  Mall, Swalayan, Supermaket, Minimarket, kemudian jumlah pasar tradisional ada 47 buah, jumlah sentra perdagangan/ruko(rumah toko)/rukan (rumah kantor) ada 157 lokasi yang terdiri dari 2.201 unit toko, jumlah SPBU ada 51 buah dan Jumlah Exportir dan Importir ada 820 Perusahaan.

Ditambahkan pula oleh Yudi realisasi nilai eksport komoditi non migas periode 2009 kota Semarang mencapai US$ 885.249.654,05.  Realisasi eksport tersebut di dominasi oleh komoditi furniture, pakaian jadi, hasil laut, suku cadang elektronik, produk plastik dan hasil perkebunan.

Sedangkan negara tujuan eksport Australia, Hongkong, China, Jepang dan Malaisia.  Dan untuk nilai Impor tahun 2009 sebesar US$ 1.809.104.188 dan jenis prodak ekektronik alas sepatu, mainan anak-anak, tekstil, mesin-mesin industri, peralatan listrik, ban kendaraan roda 2 dan roda 4 serta peralatan rumah tangga.

Ketika ditanya mengenai bagaimana gejolak industri dan perdagangan berkaitan dengan masyarakat miskin di Semarang saat ini,   Yudi menjawab seperti diambil contoh pabrik rokok. “Untuk lingkup industri di pabrik rokok itu memberikan kegiatan bagi pekerja yang nantinya tidak aktif (tidak mampu atau tidak dipergunakan lagi tenaganya), maka sebagai pembekalan setelah keluar dari pabrik dapat berusaha sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja itu sendiri, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pabrik rokok itu dengan kegiatan menjahit, membuat kue atau makanan dan ketrampilan-ketrampilan yang ada, hal ini bekerja sama dengan Disnakertrans kota Semarang,” paparnya.

Kalau masalah perdagangan di pasar dengan jenis 9 bahan pokok,  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang selalu memantau dalam tiap harinya selama sebatas kewajaran yang artinya tidak ada lonjakan harga melebihi  10% itu ber arti masih terjangkau oleh masyarakat, demikian Yudi Supriyantoro menegaskan. (Yf/Mis)

Karet Sebanyal 38.872 Ton Diekspor Ke  Ukraina

Semarang, Global Post

Dari tahun ketahun produksi laktek perkebunan Tlogo terus meningkat yaitu tahun 2008 sebanyak 677.538 liter, tahun 2009  : 689.296 liter dan tahun 2010 sampai dengan bulan Juli mencapai 405. 926 liter.

Sedangkan jumlah sheet atau karet yang dihasilkan  tahun 2008 sebanyak 159.330 ton, tahun 2009 : 170.517 ton dan tahun 2010 sampai dengan bulan September sebanyak 133.001 ton.   Dengan pemeliharaan yang baik diharapkan produktifitas dapat ditingkatkan secara bertahap sehingga pada tahun 2017 produksi sheet mencapai 291.055 ton atau meningkat rata-rata sebesar 10,08 % per tahun. Hal ini dijelaskan oleh Agus Utomo S.sos selaku Kepala Biro Humas Prop Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan devisa negara  perkebunan Tlogo Tuntang Kabupaten Semarang yang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi Jateng telah melakukan ekspor karet ke Ukraina yang diresmikan olah Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo belum lama ini.

Perkebunan memperoleh kontrak dari Importir Oksana Pavlona untuk ekspor ke Ukraina sebanyak 344 ball karet atau 38.872 ton senilai Rp 1,043 Milyar.

Pada tahap pertama dikirimkan sebanyak 19.888 kg karet atau 1 kontainer, selanjut dalam jumlah sama akan dikirim setiap bulan.  Diterimanya karet oleh importir dikarenakan berdasarkan analisis dan pengujian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tehnologi Karet Bogor, karet prodak perkebunan Tlogo memiliki kategori mutu RSS I, dengan parameter elastisitasnya mencapai 83,7 % , jauh diatas standart mutu I yaitu 70 %. Harga yang diperoleh dari ekspor sebesar Rp 27.150,- per kg, juga lebih tinggi dibanding harga didalam negri sebesar Rp 26.000 per kg.

Dengan asumsi harga sheet tetap konstan Rp 26.000 per kg, pada tahun 2010 diprediksi pendapatan penjualan sheet sebesar Rp 4.616.742.000,- dan pada tahun 2017 mencapai Rp 7.567.430.000,- atau selama 7 tahun akan terjadi peningkatan pendapatan sebesar 63,91 %.

Pendapatan tersebut optimis dapat dicapai karena prospek peluang pasar nasional dan internasional.  Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya kebutuhan karet, baik untuk pembuatan ban kendaraan, industri berbahan karet lain dan untuk capuran aspal untuk pembuatan jalan-jalan di negara yang bersuhu dingin.

Selain memberikan pendapatan kepada pemerintah Provinsi dan devisa kepada negara, perkebunan Tlogo juga memberikan lapangan kerja kepada masyarakat.  Setiap tahun perkebunan Tlogo menyerap tenaga kerja rata-rata 27.700 orang.  Perkebunan Tlogo juga menjadi Sekretariat Pemasaran Bersama Komoditi Karet di Jawa Tengah yang beranggotakan perusahaan-perusahaan besar swasta di Jawa Tengah yaitu PT Kalimas, PT Sidorejo, Kebun Sringin, Kebun Roto, Sumur Pitu, Cluwak, Ciseru Cipari, Kali Minggir, Gunung Karet, Salib Putih, Biting dan Tlogo.

Agus menambahkan, sedang untuk meningkatkan produksi karet perkebunan Tlogo terus mengembangkan tanaman karet disamping tanaman kopi, cengkeh dan kapok randu.  Pengembangan dilakukan dengan cara intensifikasi pemeliharaan tanaman, pengendalian golma, perbaikan teras talud, dan penambaha luas lahan serta jumlah tanaman.

Pada tahun 2010 luas tanaman karet diperkebunan Tlogo sebesar 247.137 Ha, terdiri atas luas Tanaman Belum Menghasilkan  (TBM ) 81,964 Ha atau 33,1 %, Tanaman Menghasilkan (TM) 140,112 Ha atau 56,7 % dan Tanaman Tua Menghasilkan seluas 25,060 Ha (10,2 %), dengan jumlah pohon keseluruhan 135.725 batang.  Pada tahun 2011 luas tanaman akan ditambah sebanyak 30 Ha. (Yf / Fam)

Layanan  Meningkat, Aset Bank Jateng Tumbuh 19 %

Semarang, Global Post

Adanya peningkatan dalam layanan terhadap nasabah maupun para kinerja Bank Jateng pada kuartal satu tahun 2010, keinginan untuk go public harus ditahan lagi, Alasan tingginya rentabilitas dividen yang rata-rata diatas 25 % dalam 5 tahun terakhir menjadikan pemegang saham memilih menyuntikan modal tambahan dari pada melepas sahamnya ke lantai bursa.

Menurut Dirut Bank Jateng Hariyono, sejumlah indicator terutama asset pada  Maret 2010 mencapai Rp 17,56 triliun, tumbuh sekitar 19 % dari akhir tahun lalu Rp 14,78 triliun, posisi dana pihak ketiga (DPK) Bank Jateng pada Maret 2010 mencapai Rp 15,1 triliun, tumbuh 26% dan akhir 2010 hanya Rp 11,98 triliun.

Ditambahkan pula oleh Joko Sambodo, selaku Direktur Operari Bank Jateng, hingga akhir Maret 2010 Bank Jateng membukukan total pembiayaan (termasuk syariah) Rp 10,9 triliun,dia menuturkan untuk tahun ini Bank Jateng merencanakan ekspansi kredit UMKM sebesar Rp 1,2 triliun, dengan focus terbanyak mencapai Rp 820 miliar dialokasikan untuk modal kerja.

Menyinggung soal laba Haryono mengungkapkan hingga Maret 2010 dicapai Rp 169,25 miliar.

Sebelum laba tercapai pada tahun lalu Rp 612,11 miliar, naik sekitar 2% dari periode sama 2008 hanya Rp 600,7 miliar, meskipun pengikatan laba relative kecil, namun tingkat rentabilitas dividen terhadap modal pemegang saham pada tahun lalu mencapai diatas 25%, jauh melampaui rata-rata bunga deposito maupun tabungan pada 2009 sekitar 5% – 8%.

Hal itulah yang menjadikan Bank Jateng belum terpikir untuk 90 public, karena rentabilitas dividen tinggi, makanya jika butuh modal pemegang saham masih bersedia menambahkan, tutur Haryono.

Tumbuhnya asset Bank Jateng karena layanan terhadap pelaku usaha yang ada di Kantor Cabang  Jakarta, dan nasabah korporat lainnya yang memiliki hubungan bisnis di Jawa Tengah, perlu diketahui potensi penghimpunan dana di Jakarta, menurut Haryono yang tergabung dalam paguyuban warga sangat baik, hingga mencapai kurang lebih 4 juta orang dan Bank Jateng saat ini memiliki jaringan layanan  mencapai 271 kantor dan 61 ATM yang tersebar di Jateng.

Untuk wilayah perkotaan tertentu, jaringan Bank Jateng hadir di pusat-pusat kegiatan bisnis, pusat pendidikan, rumah sakit dan lainnya.  (C2K)

Presiden Meminta BPN Proaktif

Bogor, Global Post

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bertindak proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Jangan bermental, ‘yang perlu kan kalian, bukan saya’. Jemputlah bola, tawarkan diri untuk melayani masyarakat,” tandas Presiden  ketika menghadiri puncak peringatan Hari Agraria Nasional ke-50 di Istana Bogor, Kamis (21/10) pagi.

Penegasan Presiden tersebut merupakan salah satu dari lima instruksi yang diberikan Presiden kepada BPN. Instruksi kedua, Presiden meminta jajaran BPN harus memperluas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan program Larasita (layanan rakyat sertifikasi tanah) harus benar-benar disukseskan.

Ketiga, untuk mencapai target sertfikasi tanah secara nasional walaupun targetnya tinggi dan masalah yang dihadapi sering kompleks. “Setiap tahun harus ada capaian yang bisa diukur,” ujarnya.

Keempat, terkait masalah sengketa tanah yang terkadang melibatkan penegak hukum, Pemda, dan komunitas masyarakat, Kepala Negara berharap BPN harus berperan secara maksimal dalam mengatasi atau mencari solusi atas konflik pertanahan ini.  “Manakala secara hukum telah ditetapkan statusnya, jalankan,” Presiden SBY menandaskan. “Manakala ada proses, jelaskan pada publik. Jangan sampai mereka kehilangan kepercayaan kepada hukum di negeri ini,” kata SBY.

Kelima, Presiden meminta BPN untuk terus mendengarkan kritik dan harapan dari rakyat. “Saya pun masih menerima kritikan. Mari kita perbaiki bersama,” ujar Kepala Negara.

Pada akhir instruksinya, Presiden menyatakan tidak terima apabila hasil pembenahan yang dilakukan BPN sudah nyata namun dianggap tidak ada. “Terkadang, adanya 5-6 kasus yang tidak rampung, semua seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah tidak ada hasilnya,” kata Presiden.

Sementara itu, bagi anggota BPN yang masih melakukan tindakan-tindakan yang keliru, kelalaian atau penyimpangan yang mencemarkan nama baik BPN atau pemerintah, Kepala Negara meminta untuk diberikan sanksi dan tindakan yang jelas. “Agar jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga,” tandasnya.

Hari Agraria Nasional ke-50 tahun 2010 mengusung Tema ‘Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat.’ Monentum ini juga dimanfaatkan sebagai refleksi atas pengelolaan agraria.

Pada kesempatan diserahkan sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 dari beberapa lembaga. Usai penyerahan sertifikat, dilanjutkan dengan penayangan video proses redistribusi tanah di Cilacap, Jawa Barat. Selanjutnya penyerahan tanah negara hasil redistribusi kepada 5.141 keluarga di 4 kecamatan, yaitu Mekarsari, Carwi, Sidasari, dan Kutasari Kabupaten Cilacap oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Turut hadir pada kesempatan Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto,Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhub Freddy Numberi, Meneg PAN EE Mangindaan, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, dan Seskab Dipo Alam. (Dauri/Sop)

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s