Hukum Dan Keamanan

Oknum Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Rampas HP CPNS

Gunungsitoli,  Global Post

Akhirnya, Damili R Gea SH menjawab wartawan di DPRD Kota Gunungsitoli, pasca pengaduan dirinya di Polres Nias atas perampasan handphon, KTP dan tanda pengenal orientasi lapangan milik CPNS Riki F Telaumbanua dan Sonitehe Harefa.

Dia mengatakan, setiap rapat pembahasan yang tidak punya izin tidak boleh mengikutinya, kecuali ada penugasan dari pihak eksekutif secara resmi dari Pj Wali Kota atau Sekda Kota. “Soal surat penugasan dari Kabag Humas Pemko Gunungsitoli tidak sah menurut hokum,” ujar Damili R Gea SH.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Sowaa Laoli, SE  meminta kepada Pemkot Gunungsitoli agar persoalan itu diselesaikan secara bijaksana. ”Tentang adanya laporan pengaduan ke Polres Nias kita juga belum mengetahui secara resmi karena belum ada pemberitahuan kepada DPRD Kota Gunungsitoli. Namun, hal ini kita telah percayakan kepada Pemkot Gunungsitoli untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Kepala Bagian Humas Setda Kota Gunungsitoli Henrik H Gulo BA, mengaku menyesali perbuatan Damili Ranimbowo Gea Anggota DPRD Kota Gunungsitoli yang mengaku sarjana hukum, rampas Handphon, KTP dan Kartu Tanda Pengenal Orientasi milik CPNS Riki Fernando Telaumbanua dan Sonitehe Harefa yang sedang meliput kegiatan Pemko Gunungsitoli di DPRD Kota Gunungsitoli, Selasa (11/10) malam sesuai SPT tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 489/271/HMSP/X/2010.

Perlakuan yang dilakukan Damili Ranimbowo Gea kepada kedua CPNS diduga suatu siasat menjatuhkan nama baik Pj Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase M.SP,  karena dia mempersyaratkan bahwa bila pengaduan kedua CPNS Riki dan Sonitehe tidak dicabut oleh Pemko Gunungsitoli di Polres Nias, maka Damili bersikeras menggagalkan kelanjutan pembahasan P-APBD Kota Gunungsitoli ujarnya kepada Drs Firman Harefa S.Pd, M.Si (Asisten I Setda Kota Gunungsitoli).

Bukti dari skenario yang diperankan Damili itu sampai pembahasan P-APBD Kota Gunungsitoli belum ada tanda-tanda kelanjutan pembahasan, sehingga diprediksi bila P-APBD tidak dilanjutkan pembahasan, kemungkinan terjadi kegagalan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Awalnya ada jebakan yang diperankan Damili pada pembahasan PPAS Humas dan Keprotokolan Setda Kota Gunungsitoli tanggal 5 Oktober 2010, dengan mengusulkan kenaikkan anggaran Humas Setda Kota Gunungsitoli dari Rp.18 juta menjadi Rp.60 juta,  asalkan seluruh rangkaian kegiatan DPRD diliput oleh Humas Setda Kota Gunungsitoli

Usulan Anggota DPRD Damili Ranimbowo Gea tersebut mendapat respons dari Badan Anggaran hingga Ketua DPRD Sowaa Laoli mengetuk palu persetujuan menaikkan anggaran Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kota Gunungsitoli dari Rp.18 juta menjadi Rp.40 juta, asalkan seluruh rangkaian kegiatan DPRD Kota Gunungsitoli diliput oleh Bagian Humas Setda Kota Gunungsitoli.

Rapat tersebut  dihadiri Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli Ir Nur Kemala Gulo yang mewakili ketua TAPD dan Asisten I Setda Kota Gunungsitoli serta beberapa Kepala SKPD di DPRD jalan Gomo Gunung Sitoli.

“Untuk menindaklanjuti permintaan Badan Anggaran DPRD atas usul Damili, saya dan staf Humas Setdako Gunungsitoli lakukan peliputan kegiatan DPRD sesuai dengan Perwal No.2 tahun 2009 tentang Tupoksi Humas dan Keprotokolan yaitu di acara dengar pendapat DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Gunung Sitoli,” ujar Kepala Bagian Humas Setda Kota Gunungsitoli, Henrik H Gulo.

Anehnya, di saat giliran tugas Riki Fernando Telaumbanua dan Sonitehe Harefa tanggal 11 Oktober 2010 handphon, KTP dan tanda pengenal orientasi lapangan mereka dirampas oleh Damili Ranimbowo Gea dengan alasan orang tidak dikenal.

“Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan oknum Anggota DPRD yang terhormat Damili Ranimbowo Gea mengusulkan kepada Pimpinan rapat Badan Anggaran Pembahasan P.APBD Kota Gunungsitoli tanggal 5/10/2010 agar Humas Setda Kota Gunungsitoli diminta untuk melakukan peliputan seluruh rangkaian kegiatan DPRD. Padahal, setelah kami melaksanakan permintaannya itu dia merampas handphon, KTP dan tanda pengenal orientasi CPNS dengan menuding orang tak dikenal intel KPK dan anggota BIN yang menyamar jadi CPNS, untuk itu mari kita tunggu proses penyidikan  Polres Nias atas manufer politik oknum bergelas doctor HC dan SH yang populer “dipanggil ketua besar” yang sengaja membuat manufer menggagalkan pembahasan P-APBD Kota Gunungsitoli, karena dia (Damili Ranimbowo Gea) mencalonkan diri sebagai calon Bupati Nias Periode 2010-2015,” paparnya.

Di tempat terpisah Riki mengatakan laporan pengaduan yang telah mereka sampaikan ke Polres akibat perasaan tidak senang atas perampasan barang tanpa izin. “Sebagaimana isi berita acara yang dibuat Damili R Gea SH tertanggal 12/10/2010 pukul 01.00WIB menerangkan bahwa kami “orang tidak dikenal” dan alat-alat komunikasi diserahkan kepada yang bersangkutan setelah proses di Kepolisian dan pertanggungjawaban Walikota Gunungsitoli,” katanya.

Dia mengatakan, isi berita acara yang dibuat Damili R Gea merupakan manufer yang tidak bisa dipahami. “Saat kami datang di gedung DPRD Kota Gunungsitoli telah mengisi daftar hadir peserta rapat Pembahasan P-APBD di DPRD sebelum rapat dimulai di ruang rapat DPRD Kota Jl Gomo Gunungsitoli berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kabag Humas dan Keprotokolan Setdako Gunungsitoli Nomor 489/271/HMSP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 untuk meliput kegiatan Pemko Gunungsitoli di DPRD Kota Gunungsitoli,” ungkapnya.

Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas, kata CPNS itu,  tidak ada alasan Damili menyatakan mereka sebagai orang yang tidak dikenal, sebab sudah menuliskan  identitas saat menanda tangani daftar hadir peserta rapat  sebagai staf Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kota Gunungsitoli.

“Di depan pintu rapat tersebut tidak ada papan maklumat yang mengatakan “Rapat khusus, yang tidak berkepentingan dilarang masuk”, sedangkan pada malam itu kami disungguhkan minuman dan makanan, terus terang kami menolak tudingan Damili yang menyatakan kami sebagai intel KPK, anggota BIN yang menyamar sebagai CPNS,” kata Rifky.

“Kami memohon kepada Kapolres Nias untuk melakukan penyidikan dan penyitaan barang milik kami dari tangan Damili Ranimbowo Gea agar alat-alat komunikasi (Handphon), KTP dan tanda pengenal orientasi CPNS milik kami tidak disalah gunakan agar persoalannya menjadi jelas dan terang supaya para PNS/CPNS yang mengikuti Rapat di DPRD Kota Gunungsitoli dihari mendatang tidak mengalami kesusahan seperti yang telah kami alami ini,” imbuhnya. (W.war/WEZ)

Direktur Utama RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung Jangan Diam Harga Tertinggi Dijadikan Pemenang Lelang !

Bandung,  Global Post
Ada dugaan permainan yang mangarah pada perbuatan dan prilaku menguntungkan pihak-pihak tertentu di dalam proses pengadaan barang/jasa pada proyek RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung Tahun Anggaran 2010 yang dananya bersumber dari APBN. Harga terkoreksi diabaikan, untuk maksud dan tujuan yang tidak jelas. Permasalahan dalam penentuan pemenang lelang itu
hingga saat ini belum dijelaskan pihak RSUP Dr Hasan Sadikin kepada publik. Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Generasi Muda Pengembang Amanat Reformasi (GEMPAR) Yudi Kartasasmita kepada Global Post, mengatakan bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai aturan yang sebenarnya, unsur-unsur yang dievaluasi pada tahapan tertentu berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, tidak dikurangi atau ditambah, sehingga menghasilkan dua kesimpulan: memenuhi syarat administrasi atau tidak.

Menurut Yudi, hasil evaluasi harga oleh pejabat pengadaan barang/jasa harus membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan sebagai calon pemenangnya. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh pejabat pengadaan barang/jasa Pengadaan Bahan Makanan Pasien, Dokter dan Pegawai RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun Anggaran 2010.

Permasalahan yang ditemukan, menurut Yudi, pemeriksaan dokumen penawaran harga terhadap Pengadaan Bahan Makanan Pasien, Dokter dan Pegawai tahun anggaran 2010, tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2010 No.PL.01.02/RM-PD/165/VIII/10 yang terdiri dari CV A dengan harga penawaran Rp.4.605.088.000, CV.MJB harga penawaran Rp.4.645.329.000,- CV MFB harga penawaran Rp.4.559.880.000,- CV RU harga penawaran Rp.4.601.560.000,- dan CV MJB dengan harga penawaran Rp.4.425.000.000,-.
Namun, menurut Yudi, hal tersebut tidak dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, karena yang ditetapkan sebagai penangnya bukan berdasarkan harga terkoreksi, melainkan penawaran tertinggi yang ada pada lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran pelelangan umum pasca kualifikasi.
Bahkan di dalam pelayanan, setidaknya Direktur Utama RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung mempunyai tugas untuk menjelaskan kepada publik, untuk menjelaskan informasi lewat media atau LSM, karena masyarakat mempunyai hak untuk bertanya dan RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung mempunyahi hak untuk mengetahuinya.
“Karena hal tersebut sudah diamanatkan didalam UU.RI No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public dan UU.No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Maka tidak ada alasan dari RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung terutama untuk membungkam atau menutupi sebuah informasi, termasuk yang telah diberitakan Global Post tanggal 18 Agustus 2010,” paparnya.
Sejauh ini belum ada penjelasan terkait konfirmasi dan klarifikasi dari Global Post, baik dari Direktur Utama RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung atau Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Fahmi Afriansyah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Bahan Makanan Pasien, Dokter dan Pegawai RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung,  Rudi Kurniadi Kadarsah, SpAn MM M.kes. (Herman S)

Pungli Di LP Hwa Hui Bandar Lampung Capai Rp 520 Juta

Bandar Lampung, Global Post

Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah miskin masih diperas juga. Pepatah mirip keluhan dari seorang ibu rumah tangga saat membesuk suaminya di Lembaga Pemasyarakatan Hwa Hui, Bandar Lampung. Sebut saja Yanti (bukan nama sebenarnya) menceritakan tentang suaminya yang dipenjara karena tuduhan pasal 363 KUHP. Berdasarkan penuturan Yanti atas pengalamannya saat membesuk sang suami di LP Hwa Hui,
berarti pungutan liar masih saja terus berlangsung ganas dalam LP, meskipun Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar berusaha memperbaiki citra LP, dengan melakukan beberapa kali sidak mendadak. Ya, Yanti harus rela merogoh koceknya agar bisa bertemu dengan suaminya dalam LP.
Dengan adanya cerita Yanti itu, wartawan Global Post melakukan penyamaran layaknya masyarakat biasa yang hendak berkunjung menjenguk tahanan, bersama Iwan (bukan nama sebenarnya), salah seorang paman napi di LP tersebut, Senin (1/11) pagi pekan lalu. Layaknya pengunjung biasa, pintu LP diketuk. Keluarlah petugas keamanan LP sembari bertanya, “mau ketemu siapa?” Lalu dijawab, Iwan kalau dirinya mau besuk si A, baru dipersilahkan masuk.
Awalnya Iwan bersama Global Post dicatat namanya pada pos keamanan RUPAM, kemudian diminta KTP. Setelah itu masuk ke ruang pemeriksaan atas sejumlah barang bawaan seperti HP, peralatan pers dan semua yang ada di dalam tas punggung disita petugas selama besuk.
Setelah melewati ruang pemeriksaan, pengunjung termasuk Global Post diantar menghadap Ka. RUPAM. Di sana ditanya hendak besuk siapa? Baru kemudian Ka. RUPAM memerintahkan sipir (napi yang diberdayakan) untuk memanggil si A yang akan ditemui. Selanjutnya Iwan panggil dan Global Post diantarkan ke petugas untuk mendapatkan nomor urut besuk, dan kemudian diantar ke ruang tunggu.
Sebelum Iwan datang, Global Post sempat bertanya pada napi yang sedang dibesuk istri dan anaknya yang berusia sekitar 2 tahun. Berikut petikan singkat Global Post pada salah satu napi;
Global Post      : Mas, masuk LP terkena kasus apa?
Napi                 : kena pasal 363 Pak.(tanpa menyebut kasusnya)
Global  Post     : Sudah berapa lama, Mas di LP ini?
Napi                 : Kurang lebih sudah 6 bulan, tahun depan bebas kok, Pak.
Global  Post     : Berarti 4 bulan lagi?
Napi                 : Ya, pak.
Global Post      : Bagaimana rasanya di penjara, Pak?
Napi                 : Kapok Pak.
Global  Post     : Katanya di LP ini ada sel, namanya sel tikus.
Napi                 : Ya, pak. Ukurannya 1,5 m x 2m,  isinya kalau banyak kasus bisa 15 orang, atau  paling sedikit 5 orang untuk 1 sel tikus, ini untuk napi yang baru masuk dari   semua kasus.
Global Post      : Berapa lama di sel tikus?
Napi                 : 1 bulan, Pak. Tapi kalau ditebus, ya bisa 3 – 4 hari saja.
Global Post      : Maksudnya?
Napi                 : Kalau mau keluar dari sel tikus, ya bayar. Nilainya paling kecil Rp 300.000-an.
Sembari wawancara Global Post melihat keluarga napi yang pulang besuk dan menghadap pada petugas yang menberi nomor urut besuk. Lalu, menyerahkan nomor urut besuk dan memberi uang pada petugas. Kemudian Global Post bertanya kembali pada napi tadi ;
Global Post      : Mas, itu orang yang pulang besuk sepertinya memberi uang pada petugas yang menjaga nomor urut besuk.
Napi                 : Iya, pak. Nilainya minimal Rp 5.000. Bukan hanya itu, nanti ke Ka. RUPAM
bayar Rp5.000 juga, terus pada petugas yang memanggil ke sel juga Rp5.000    juga. Terus nanti untuk bayar buka kunci pintu sel yang terakhir kalau tidak bayar kami di pukul bukan oleh petugas LP, tapi oleh kawan sesama napi di dalam sel.
Selama satu jam Global Post dan Iwan besuk. Ketika hendak pulang, Global Post dan Iwan  menghadap ke petugas pemberi nomor urut besuk dan diminta uang sebesar Rp5.000, kemudian ke ruang Ka RUPAM dan kembali ke petugas pemeriksa yang menyita hand phone. Sementara untuk mengambil barang titipan di sana bayar juga Rp 5.000, baru kemudian Global Post baru bisa melenggang pulang tepat adzan dzuhur bekumandang.
Dari hasil investigasi Global Post ternyata apa yang diceritakan Yanti dan pengunjung rutan selama ini benar terbukti. Artinya bukan fitnah dan isapan jempol belaka. Sepertinya praktek ini berjalan mulus tanpa ada satupun pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM yang melarang. Diduga pungli semacam ini sepengetahuan kepala lembaga permasyarakatan RUPAM Hwa Hui, tapi semakin  hari tampak semakin tumbuh subur.
Jika diperhitungan pungutan liar yang di lakukan di Lapas Hwa Hui mencapai Rp 260 – Rp 520 Juta/bulan. Nilai ini di dapat bila penghuni LP mencapai 1000 orang, dengan estimasi perhitungan 1 hari yang besuk 500 orang. Maka uang pungli yang di dapat, jika Rp 20.000 x 500 orang = Rp10 juta. Bila 1000 orang yang besuk = Rp 20.000 x 1000 orang = Rp 20 juta.
Bila Dana tersebut bila dikalikan sebulan atau 26 hari kerja maka uang yang didapat dari lapas tersebut adalah 500 orang besuk = Rp 20.000 x 500 orang x 26 hari = Rp 260 juta. Kemudian jika dihitung 1000 orang besuk = Rp 20.000 x 1000 orang x 26 hari = Rp 520 juta. Uang sejumlah diatas belum termasuk uang tebusan pada napi yang ada di sel-sel tikus, sebesar Rp300 ribu/orang.
Perbuatan ini sudah barang tentu merugikan pemerintah dan merusak citra penegak hukum, terutama pejabat dilingkungan kehakiman . Diharapkan Kepada Kementerian Hukum dan HAM di bawah Patrialis Akbar  untuk memperhatikan kasus pungli yang merugikan masyarakat.
Praktek-praktek di atas sudah saatnya untuk diakhiri, karena apapun bentuknya lembaga pemasyarakatan adalah lembaga hukum untuk membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan. Bukan malah sebaliknya membuat resah masyarakat yang hendak berkunjung dan  membesuk keluarganya yang tengah terjerat sebuah kasus. (Misrul)

Untuk Berantas Mafia Peradilan & Mafia Hukum Kejagung Butuhkan Nyali Besar

Jakarta, Global Post –

Banyak isu-isu, di antaranya kontroversi keabsahan Jaksa Agung Herdarman Supanji menyusul keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) sehingga dinonaktifkan melalui Kepres No.104/P/2010. Karena itu, kinerja Jaksa Agung Darmono diharapkan harys lebih baik.

Bahkan, Jaksa Agung yang baru diharapkan mempunyai nyali besar dan visioner, mampu melakukan reformasi di tubuh kejaksaan, mampu memberantas praktik mafia peradilan dan mafia hukum, dan mampu memberantas korupsi terutama di tubuh Kejaksaan Agung sendiri.

Bangsa ini membutuhkan sosok pigur Jaksa Agung yang berani dan mampu memberantas korupsi dan memberantas mafia peradilan dan mafia hukum, karena  kasus-kasus korupsi di bangsa ini makin merajalela, baik di lingkungan internal kejaksaan maupun di lembaga-lembaga lainnya.

NKRI saat ini sangat membutuhkan Jaksa Aaagung yang visioner guna mendorong dan melanjutkan reformasi internal di tubuh kejaksaan yang masih sangat lamban. Jaksa Agung yang visioner diharapkan mampu mentransformasikan ide-ide baru secara sistimetik dalam institusi kejaksaan.

Bangsa ini masih banyak memiliki putra-putra yang ahli hukum yang punya reputasi nasional maupun internasional, tetapi tidak banyak yang mempunyai nyali yang besar dalam menegakan hokum, erutam dalam mendobrak kasus-kasus korupsi bersekala besar. Hal ini kelas merugikan  bangsa dan dampaknya rakyat yang menderita. (Raymond)

Terkait Prilaku Direksi & Konsultan Pengawas Bangunan

Kajari Cikarang Siap Tangkap Pelaku Korupsi

Bekasi, Global Post

Kejari Cikarang Kabupaten Bekasi tetap optimis dalam penanganan kasus korupsi yang merajalela di wilayah hukumnya. Beberapa kasus yang sudah ditangani merupakan kerja keras yang sudah dilakukan dalam penegakan hukum, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Walaupun demikian, celah-celah untuk melakukan dugaan korupsi di dunia pendidikan terus bergulir aman dan tidak pernah jera.

Para oknum masih gentayangan sehingga perbuatan korupsi berjamaah tetap berlangsung dengan cara sembunyi-sembunyi. Meskipun demikian, Kejari Cikarang tetap akan menargetkan penanganan dugaan kasus korupsi di Dinas Pendidikan sampai akar-akarnya.

Satu kasus yang mungkin perlu menjadi perhatian kejaksaan adalah kegiatan rehab gedung SMA Negeri 1 Tambun Selatan, sebanayak 3 lokal sampai dak (lantai atas), dengan nilai 771.558.000,-

Ada pun waktu pelaksanaan, hari, kegiatan tersebut, dimulai 11 Mei 2010, namun jatuh tempo penyelesaiannya tak jelas.  Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Teguh Karya Bekasi tidak jelas nomor kontraknya, karena hanya tertulis kontrak: 602.1/…./SPP-Sarpras/Disdik IX/2010, dan Nomor Kontrak: 602.1/…../Spmk-Sarpras/Disdik IX/2010.

Plang papan  proyek yang tidak ditulis secara lengkap itu menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek itu tidak transparans dan menyalahi peraturan dan perundang-undangan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa kegiatan ini yang dipoles dengan aroma korupsi berjamaah di kalangan Dinas pendidikan Kabupaten Bekasi. Hal ini terjadi sebagai akibat tidak seriusnya pengawasan yang dilakukan oleh direksi pengawas dan konsultan pengawas .

Ketidakseriusan itu sangat terlihat ketika pemborong melakukan perbuatan curang dengan menggunakan bahan matrial bekas, tanpa memperhatikan kualitas dan mutu bangunan. Padahal,  dalam perjanjian kontrak yang disepakati kedua belah pihak, hal itu seharusnya dipatuhi bukannya dilanggar. Artinya, pelaksanaan proyek tersebut bertentangan dengan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Namun, pengawas dan konsultan diduga mengijinkan pemborong memakai kusen pintu dan batu bata bekas untuk membangun gedung sekolah tersebut, meskipun tidak sesuai RAB.

 

Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang, Undang Mugopal ketika dikonfirmasi Global Post di ruang kerjanya, mengatakan bahwa perbuatan curang yang dilakukan oleh ahli bangunan dan pengawas bangunan itu sudah termasuk perbuatan korupsi. “Kan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UUNo. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, yang isinya, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang, merupakan tindakan korupsi,” ujar Kajari.

Karena itu, Kajari berjanji, akan mempelajari kasus tersebut lebih dalam dan berapa kerugian negaranya. “Saya selaku penegak hukum akan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan saya siap menangkap siapa saja dan tak pandang bulu kalau terbukti melanggar hukum, tentu akan saya tindak sesuai pelamggaranya yang dia lakukan dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kajari Undang mangopal menambahkan, dalam waktu dekat ini dia akan menugaskan anggotanya untuk mencari fakta dalam dugaan korupsi yang dilakukan pengawas bangunan itu. “Saya akan melakukan penyuluhan terlebih dahulu, dan diingatkan untuk dibongkar. Bila itu tidak diindahkan, itu sudah menjadi reksiko bagi mereka untuk diproses secara hukum,” katanya. (rhagil by redl)

Empat Bulan Kabur Kejari Sumber, Bendahara Koperasi KA Ditangkap

Kab. Cirebon, Global Post

Bendahara Koperasi PT Kereta Api (KA) Daop III, menghilang empat bulan yang lalu setelah dijadikan tersangka korupsi dana Koperasi Wanayatra PT KA Daop III Cirebon sebesar Rp. 1,2 miliyar. Kini kasusnya sedang di gelar di Pengadilan Negeri Sumber, Jawa Barat.

Budiningsih nampaknya tidak menyadari dirinya sudah dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kejaksaan. Budiningsi sendiri yang dipercaya memegang uang Koperasi dijadikan tersangka oleh Pihak Kejaksaan Negeri Sumber empat bulan yang lalu, dan kini diciduk pihak kejaksaan saat dirinya belanja sayur di kediamannya, pada Rabu (27/10).

Ketika Global Post mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Kajari Sumber saat malam perpisahan antara Hj. Happy Hadiastuty, SH CN yang digantikan Muhammad Suud, SH di Hotel Apita Cirebon melalui Kasi Pidana Khusus Piet Sahanaya, SH, mengatakan bahwa proses penangkapan yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Sumber ini sebelumnya tidak direncanakan.

Namun, dia menyebut dua nama yang sedang ditugaskan untuk mengirim surat panggilan terhadap Budiningsih, yakni Sutrisno (30) dan Gorogoro (39). Surat tersebut diterima oleh Suami Budiningsih, tetapi kedua petugas kejaksaan tersebut mendengar di kamar mandi sepertinya ada orang yang sedang mandi, sehingga kedua orang tersebut melakukan pengintaian di sekitar rumahnya.

Saat keduanya melakukan pengintaian, tak terduga Budiningsih keluar rumah untuk membeli sayur kepada pedangan sayur keliling di depan rumahnya. Kedua petugas langsung menyergap Budiningsi dan langsung membawanya ke kejaksaan untuk dimintai keterangan. Sebelum Budiningsih diamankan ke kejaksaan kedua petugas sempat adu mulut dengan Ketua RT dan tetangga Budiningsih.

Menurut Piet Sahanaya SH bahwa Budiningsi kini sudah dititipkan di rumah tahanan Negara Kelas I Cirebon. “Kami menahan Budiningsih dengan alasan karena diduga kuat berperan aktif dengan terdakwa Toton Robiantoni Ketua Koperasi Wanayatra PT. KA Daop III yang diduga mengelapkan uang Negara sebesar Rp. 1.2 Milyar, sehingga keduanya melanggar pasal 2,3,8 dan 9 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dan keduanya diancam 5 tahun penjara,” tandas Piet Sahana (Nasimin)

Inspektorat Tunggu Tim Penyidik Kumpulkan Bukti-Bukti

Cirebon, Global Post

Inspektorat Kabupaten Cirebon saat ini berpangku tangan terhadap masalah dugaan pembobolan dana ganti rugi jalan tol Kanci Pajagan. Inspektur Drs. H Masyarizal Msi mengatakan, mestinya para kuwu yang diduga bermasalah dalam pencairan dana tol Kanci-Pejagan menjadi tanggung jawab Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan.

“Kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari Kejaksaan jangan sampai terjadi duplikasi penanganana,” paparnya. Dia mengaku optimis kalau Kejaksaan akan bekerja objektif dan transparan sehingga bisa diketahui siapa yang salah dan benar dalam kasus dugaan pembobolan dana ganti rugi jalan tol ini.

“Kalau nanti kejaksaan sudah melimpahkan kasus ini ke pengadilan dan dalam sidang tersebut ada kuwu yang divonis, Pemkab Cirebon akan memproses status kuwu tersebut,” ujarnya.

Kuwu yang terbukti bersalah sesuai keputusan pengadilan akan diproses, perdananya sudah sangat jelas. Seperti diketahui, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah saksi terkait kasus dugaan pembobolan dana ganti rugi Tol Kanci Pejagan.

Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumber Samsul Arif SH dalam tahap penyelidikan untuk mengungkap kasus dugaan pembobolan dana ganti rugi tol ini, tim penyidik Kejaksaan harus mengumpulkan data dan bukti. Maka dari itu, kata dia, secara maraton melakukan pemeriksaan kepada pihak – pihak yang dinilai mengetahui kasus ini.

Menurutnya, dalam tahap penyidikan untuk mengungkap kasus penyelewengan dana ganti rugi tanah Tol Kanci-Pejagan, Tim Penyidik Kejakasaan harus kerja extra keras untuk mengumpulkan data dan barang bukti.

Adapun beberapa saksi yang akan di mintai keterangan adalah saksi Sekdes Babakan Losari Maman Nurjaman (34) dan Ketua BPD BabakaLosari Beni (44), keduanya akan kembali dimintai keterangan oleh tim penyidik

“Kita akan meminta keterangan Sekdes Babakan Losari dan Ketua BPD Babakan Losari, di karenakan hasil pemeriksaan kemarin belum selesai dan belun cukup bukti”jelasnya.

Untuk itu secara bertahap pihaknya melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang mengetahui kasus ini”kita masih melakukan pemerikasaan kepada saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini jelas samsul Arif.

Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap Kuwu Ciledug Kulon Deni Ferdiana (40) dan Kuwu Tenjomaya Hadori (45) pihak kejaksaan Negeri Sumber Jawa Barat akan melakukan penyidikan pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2010. (Nasimin)

Granat : “Narkoba Kampungan dan Berbahaya”

 

Kota Tasikmalaya, Global Post

Menyambut hari Sumpah Pemuda ke-82, Badan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya menggelar dialog interaktif tentang penanganan penyalahgunaan narkoba melalui Radio Martha FM Kota Tasikmalaya, (28/10) dengan menggandeng LSM Granat Kota Tasikmalaya.

Sekda Kota Tasikmalaya Drs. H. Tio Indra Setiadi menyampaikan bahwa Kota Tasikmalaya yang dikenal dengan Kota Santri, tidak memungkiri berada pada jalur distribusi Narkotika, Pemerintah Kota Tasikmalaya serius tangani penyalahgunaan narkoba karena Kota Tasikmalaya masuk 100 Kota yang mendapat prioritas penanganan HIV/Aids akibat pengguna narkoba suntik.

 

Asep Heru Ketua Gerakan Anti Narkoba (Granat) Kota Tasikmalaya menyampaikan kasus narkoba/narkotika dari release BNN sudah memasuki usia Sekolah Dasar. Masyarakat harus proaktif dalam mensosialisasikan masalah narkoba ini, dimulai dari lingkungan keluarga. “Narkoba Kampungan dan Berbahaya,” Pemuda Tebas Narkoba, Tasik bebas narkoba,” ujarnya

Seorang Warga Mangkubumi Rudi melalui telepon memberikan apresiasi dengan kegiatan dialog interaktif karena mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. (Herman B/Kinr)

Koruptor & Terorisme Sama Jahatnya

Jakarta, Global Post

Kalau direnungkan mengenai penyerangan dan tertembaknya 3 orang anggota Porli di Medan Sumatra Utara, yang diindikasi dilakukan oleh teroris mencekam dan mengkuatirkan bangsa Indonesia ini. Sebab, teroris membayang-bayangi kita semua. Dan boleh dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini (NKRI) relatif kurang aman. Mengenai gejala-gejala aksi sabotase, bom bunuh diri serta teror-teror yang meresahkan masarat, ini semua adalah PR besar bagi aparat keamanan: Polri.

Melalaikan keamanan menimbulkan kepanikan dan meresahkan masarakat. Tugas besar Polri bukan semata-mata mengenai aksi terror. Kemampuan Polri ditantang untuk membenahi dalam institusi Polri sendiri, dari perusak korp penegak hukum pemasalahan Gayus Tambunan hingga rekening membengkak untuk kepentingan pribadi yang melibatkan petinggi-petinggi Porli.

Penggorbanan Polri yang dilakukan merupakan pengabdian yang sanggat besar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengabdian ini janganlah sampai dikotori dan hilang begitu saja akibat prilaku petingi-petinggi Polri untuk kepentingan pribadi. Sudah saatnya petinggi Polri memperhatikan perkembangan Polri ke masa depan.

Penyerangan yang mengakibatkan tiga orang anggota Polri tewas di Medan Sumatera Utara harus diusut tuntas demi tercapainya keamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitu juga dengan tindakan korupsi terutama di tubuh Polri harus segera dituntaskan, demi tegaknya hukum di Negara ini. Sebab, koruptor dan terorisme adalah sama-sama musuh kita semua, sehingga mesti diberantas habis.

Program Pemerintah dalam memberantas koruptor dan terorisme harus segera dilakukan demi tercapainya Kesatuan dan Persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menindak siapapun pelakunya, tidak pandang bulu.

Ditambah lagi belakangan ini kasus teror yang menyebabkan 24 gerbong kereta api (KA) terbakar yang sedang diparkir di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, (11/10) dinilai sangatlah tidak wajar dari 24 gerbong secara bersamaan terbakar. Padahal, gerbong tersebut terbuat dari besi dan baja, tidak masuk akal dan tidak akan mudah terbakar kalau diindikasi sabotase. Menteri Freddy Numberi menyatakan hal yang menyebapkannya terbakar 24 gerbong (KA) adalah indikasi sabotase dan sejumlah pihak yang menyatakan.

Aparat kepolisian sedang menyelidiki kasus tersebut bagaimana menjaga aset milik bangsa ini, bangsa Indonesia sudah kenyang dengan sabotase berwujud aksi teror, berbagai aksi pengeboman bunuh diri marak dilakukan terutama ditempat umum, seperti hotel dan tempat pembelanjaan dan dapat meresahkan masyarakat pada umumnya.

Apapun dari hasil upaya pencegahan tersebut, tindakan antisipasi harus dilakukan, kewaspadaan bukanlah tindakan membuang-buang waktu dan tenaga, kewaspadaan bukanlah bentuk ketakutan terhadap aksi terror yang dilakukan terorisme atau sabotase lainnya, melainkan sebuah keberanian untuk melawannya.

Untuk PT Kereta Api Indonesia  (KAI) , ancaman yang mengarah pada potensi kecelakaan sudah menyeruak belakangan ini sejak sepuluh tahun terakhir berupaya lepas atau hilang barang dan bantalan kereta api (KA) ini seharusnya dibenahi oleh PT KAI, dalam sistem keamanan baik dalam perjalanan maupun dalam Rambu-rambu yang ada dan tidak berfungsi harus dibenahi sehingga tingkat kecelakaan dapat diminimalisir.

Seharusnya PT KAI meningkatkan keamanan, di Stasiun Kota-kota besar dan Stasiun padat penumpang, di tempat pemberhetian kelas bisnis dan eksekutif puluhan pedagang asongan dengan mudahnya leluasa masuk kedalam gerbong untuk menawarkan dagangannya. keamanan serta kenyamanan penumpang terganggu.

Sudah bukan rahasia lagi keamanan stasiun kereta api (KA) kurang ketat, sejumlah orang tanpa tiket bisa masuk ke gerbong kereta api (KA) dengan alasan kalau bayar di atas lebih murah ketimbang beli tiket resmi, dan membayar pada oknum petugas (KA) khusus di kawasan stasiun bila dilakukan keamanan dengan sistem tiket sangatlah efektif untuk keamanan, sayang sampai kini belum terwujud.

Lemahnya keamanan dan kenyamanan kereta api (KA) baik dalam perjalanan maupun pada saad pemberentian di stasiun-stasiun dikwatirkan akan menjadi sasaran empuk bagi teroris untuk melakukan aksinya dengan mudah. (Raymond)

Diduga Pelihara Beguganjang, Satu Unit Gubuk Hangus Dibakar Warga

Doloksanggul, Global Post

Diduga pelihara beguganjang (Pesugihan), satu unit  gubuk milik M Purba, U Br Manullang (Op Dohar) hangus dibakar warga Dusun Sidulangdalan Desa Rura aek sopang Kecamatan Pakkat,  Humbang Hasundutan, Kamis (14/10) sekitar jam 16:00. Atas aksi warga tersebut, Op Dohar harus mengalami kerugian sebanyak 20 karung padi, 50 ekor ayam dan peralatan pertanian hangus terbakar didalam gubuk yang tidak jauh dari tempat tinggal Op Dohar. Tidak hanya disitu, warga juga mengusir paksa Op Dohar keluar dari Dusun Sidulangdalan karena telah membuat warga ketakutan dan trauma.

Informasi yang berhasil dihimpun Global Post dari warga setempat, Jumat (15/10) menyebutkan, bahwa Op Dohar diduga telah memelihara Beguganjang dan terbukti adanya kematian yang tidak wajar di Dusun Sidulangdalan. Dugaan itu juga dikuatkan atas perkataan paranormal yang menyatakan Op Dohar jelas-jelas memelihara Beguganjang.

“Kamis, (14/10) sekitar pukul 18, seluruh warga Dusun Sidulangdalan beramai-ramai mengusir Op Dohar dari rumahnya. Tapi karena merasa tidak bersalah, Op Dohar bersedia dibawa ke datu (paranormal) untuk mempertanyakan segala perbuatanya. Sesampai di tempat paranormal yang dikenal Br Nainggolan , para warga mempertanyakan perbuatan Op Dohar dan seketika itu paranormal menuduh Op Dohar telah melakukan hal-hal yang tidak wajar”, ungkap salah seorang warga yang mengaku Marga Silaban.

“Ido, dang tikkos ula-ulam. Parbeguganjang doho” (Betul, kau bekerja tidak dijalan yang benar. Pemuja setannya kau )ungkap salah seorang warga lgi menirukan ucapan Paranormal.

Mendengar ucapan paranormal, sontak emosi warga memuncak dan mendesak pimpinan Desa supaya mengusir Op Dohar dari Dusun Sidulangdalan karena Op Dohar dinilai telah memelihara Beguganjang seturut yang dikatakan paranormal.

Mendengar peristiwa ini, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Kepala Desa langsung mengamankan Op Dohar ari amukan warga dengan menyerahkan ke pihak Kepolisian.

Atas kebijakan yang ditempuh pimpinan Desa, Uspika Kecamatan Pakkat yang dihadiri Camat, Kapolsek Pakkat AKP B Simarmata, SH   mencoba melakukan pertemuan dan memberikan pandangan-pandangan kepada warga supaya tidak cepat menanggapi hal

hal yang tidak pasti dan yang tidak bisa dibuktikan secara hukum. Atas pandangan-pandangan yang diberikan Uspika, akhirnya warga bersedia menerima kembali Op Dohar tinggal di Dusun Sidulangdalan. Selanjutnya warga bubar dengan tertib.

Menanggapi hal tersebut, Kapolsek AKP B Simarmata, SH ketika dikonfirmasi Global Post mengatakan, pihaknya akan memanggil (datu) paranormal  yang diduga sebagai actor provokasi bagi warga dusun Sidulangdalan. “Kita nanti akan memanggilnya dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya. (Fir)

SPN  Kota Semarang Tilak IMK Usulan Walikota

Semarang, Global Post

Ribuan buruh dari PT Indoplas, PT Sinar Say Aprel, PT Betatrex, PT Rodeo, PT PancaTunggal, Pt Rejo Mulyo dan Sri Ratu yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional ( SPN) Kota Semarang. Selasa pagi (19 /10 ) turun kejalan.

Mereka berunjuk rasa (berdemo) menolak usulan upah minimum  kota (UMK) yang diajukan Wali Kota Semarang Sumarmo Hs sebesar Rp 961,232.

Mereka Longmarc dari RRI Jalan A.Yani menuju ke depan kantor Gubernur Jateng.   Heru Budiutoyo selaku ketua SPN kota Semarang dalam pernyataannya, alasan penolakan UMK tersebut karena nilainya dibawah angka yang diusulkan, sebalik nya sangat jauh dari kebutuhan hidup layak tahun 2010.

Dengan usulan UMK seperti itu menunjukkan Wali Kota tidak berpihak, bahkan tidak ingin masyarakat terutama buruh hidup sejahtera. “Usulan kami adalah Rp 1.047.500,” tegas Heru. Menurut Nya, usulan UMK sebesar Rp 1.047.500,- diperoleh dari hasil surve nilai kebutuhan hidup yang murni tanpa konversi penggunaan kompor minyak tanah ke kompor gas pada tahun 2010, juga prediksi laju inflansi sebesar 7,26 %.

“Kami minta agar Pemkot mau merubah usulan itu, harap Heru”, Para demontrans minta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbaikan atau aitem dalam Permenakertran no17/MEN/VIII/2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian KHL (Kebutuhan Hidup Layak) sebab, aitem yang ada sudah tidak relevan dan yang belum masuk kedalamnya berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya.

Mereka diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Prop Jawa Tengah Siswo Laksono yang menyatakan, bahwa usulan buruh untuk merevisi permenakertran, sudah diajukan sejak 11 Oktober 2010 yang lalu dan saat ini menunggu keputusan.  Terkait dengan usulan kenaikan UMK, Siswo menerangkan UMK 2011 akan naik, hanya berapa kenaikannya masih menunggu keputusan dari dewan pengupahan Prop Jawa Tengah yang akan diumumkan pada tanggal 20 November 2010 mendatang paparnya.  (Fam/Ungke)

Terkait Korupsi Damkar  KPK Didesak Tahan Hari Sabarno

Jakarta, Global Post

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Departemen Dalam Negeri, Oentarto Sindung Mawardi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menahan mantan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno.

Hal itu dikemukakan kuasa hukum Oentarto, Firman Widjaja saat mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan untuk Hari Sabarno, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.

Firman menyatakan alasan Hari harus ditahan adalah ancaman hukuman maksimal terhadap pensiunan jenderal tersebut. “Kami mendesak supaya KPK segera menahan Hari Sabarno, karena dugaan yang disangkakan turut serta dalam kasus klien saya yang diancam lebih dari lima tahun. Selain itu penahanan juga diperlukan agar tersangka tidak memiliki kesempatan untuk menghilangkan barang bukti.

Penahanan juga akan mempermudah KPK untuk menuntaskan kasus ini,” kata Firman. Dia juga minta agar Hari Sabarno tidak berkelit lagi, sebab bukti-bukti keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) di sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. “Bukti-bukti keterlibatan sudah terungkap di pengadilan,” kata Firman.

Pemeriksaan Oentarto tersebut untuk melengkapi berkas perkara Hari Sabarno. “Untuk kesaksian berkas perkara Hari Sabarno sebagai menteri,” kata Oentarto sebelum menemui penyidik KPK. Saat ini, Oentarto sudah menerima vonis hukum dari Pengadilan Tipikor. Dia divonis tiga tahun penjara. Oentarto divonis bersalah dalam mengeluarkan surat berupa radiogram pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah daerah di Indonesia. Radiogram itu ditengarai menjadi celah bagi PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara milik Hengky Samuel Daud menjadi rekanan tunggal Depdagri, dalam proyek tersebut. KPK juga menduga dalam kasus ini telah terjadi penggelembungan harga yang mengakibatkan kerugian negara dalam proyek tersebut senilai Rp 86,07 miliar.

Dua minggu lalu, KPK telah memasukkan nama Hari Sabarno ke dalam daftar orang yang dicegah bepergian ke luar negeri. Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah pemerintah daerah itu dilarang bepergian ke luar negeri selama satu tahun.

Hari pun sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran pada akhir September 2010. Ia diduga ikut memuluskan proyek tersebut sehingga sejumlah kepala daerah mengambil mobil kebakaran dari perusahaan milik almarhum Hengky Samuel Daud, rekanan proyek tersebut.

Dalam proyek tersebut, KPK juga menduga Hari menerima sejumlah uang dari pemilik perusahaan rekanan, Hengky Samuel Daud, sebagai imbalan ditunjukkan perusahaan itu. Hari diduga menerbitkan radiogram kepada seluruh pemerintah daerah dan kota di Indonesia. Isinya agar mereka membeli mobil pemadam dengan spesifikasi khususnya yang hanya dimiliki PT Istana Sarana Raya yang dimiliki Hengky.

Radiogram itu ditandatangani mantan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Oentarto Sindung Mawardi.

Adapun nomor radiogram tersebut adalah 027/1496/OTDA tertanggal 12 Desember 2002. Oentarto menyebut radiogram itu dibuat atas perintah Hari Sabarno. Dalam kasus tersebut, KPK menaksir negara rugi Rp 86,07 miliar. (Artho/SK/Gp)

Hambat Pembangunan Rumah Pompa 8 Kios Digusur

Jakarta, Global Post – Sebanyak delapan kios permanen dengan pintu rolling door di lokasi JP-17 Jl. Jembatan Merah, RW. 010 kelurahan mangga dua selatan, dibongkar paksa petugas gabungan musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) Sawah Besar, kamis (21/10). Rencananya di areal tersebut akan dibangun rumah pompa guna menarik air dan mengatasi genangan yang selama bertahun-tahun terjadi di sepanjang Jl. Pangeran Jayakarta.

Pembongkaran dengan menggunakan Buldozer melibatkan 30 petugas gabungan aparat satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan dan Kepolisian Sektor (Polsek) dipimpin Camat Darma Sembiring, dan Wakil Camat, N Fauzi serta Lurah Mangga Dua Selatan, Dyan Erlangga, disaksikan langsung pelaksana harian (Plh) Walikota Jakpus, H Fatahillah. Sementara para pemilik kios hanya bisa pasrah.

“Surat Peringatan bongkar hanya diberikan 1 x 24 jam, kami baru mengeluarkan barang-barang dagangan tahu-tahu petugas sudah keburu datang dan membongkar dengan bolduzer. Rooling door dan atap asbes rusak semua tak bisa diragukan lagi” ucap Yulius, satu pemilik kios dengan nada sedih. Kendati demikian ia berbesar hati lantaran Camat Sawah Besar, membolehkan pihaknya membangun kios kembali ke sisi selatan jalan.

Camat Sawah Besar, Drama Sembiring, mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan rencana pembongkaran dan pembangunan rumah pompa tersebut sejak September 2010 lalu. bahkan pihak pengelola kios saat pembangunan tempat usaha ini telah mengatakan bersedia angkat kaki jika sewaktu-waktu areal jalur hijau yang diduduki akan dikembalikan sesuai fungsinya atau untuk kepentingan lain.

“Sejak awal September lalu, para pemilik kios telah diberikan sosialisasi soal rencana pembongkaran kios berkaitan dengan pembanguman rumah pompa air, yang bertujuan mengatasi genangan air yang sepanjang tahun terjadi di Jl. Pangeran Jayakarta dan sekitarnya. Terakhir pada 19 Oktober Kemarin sekaligus memberikan surat peringatan bongkar”, Tegas Darma Sembirin, didampingi Wakil Camat, M. Fauzi.

Untuk mengatasi genangan air yang selama ini terjadi di Jl. Pangeran Jayakarta kata Darma secara bersamaan juga akan dibangun rumah pompa di ujung Jl. Mangga Besar XIII, selain itu juga badan jalan tersebut akan ditinggikan sekitar 80cm dari permukaan badan jalan yang ada sekarang ini. “ Kegiatan tersebut merupakan proyek Dinas pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta, kami hanya membantu mempermudah”, jelas Darma.

Rencana pembangunan rumah pompa ini mendapatkan dukungan warga Kelurahan Mangga Dua Selatan. Mereka berharap adanya rumah pompa nanti dapat mengatasi genangan yang selama ini terajdi Jl. Pangeran Jayakarta. “ kami selam ini malas melewati ruas jalan tersebut, jika pakai sepeda motor sepatu sering basah masuk air. Mudah-mudahan adanya proyek ini ruas jalan tersebut bisa kering”, kata Ketua RW. 10 Mulyanto.

Plh Walikota Jakpus, H. Fatahillah, minta pihak kontraktor yang melaksanakan pembangunan rumah pompa air dan normalisasi saluran di kawasan ini untuk bekerja professional dantetap waktu. Ia juga memerintahkan pihak Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU) Tata air untuk mengawasi secara ketat. “ Tolong Pak Camat Koordinasi dengan Sudin PU Air agar fungsi pengawasannya dilakukan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya “, tegasnya. (Wly)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s