Seputar Banten

Kinerja BPK RI Tidak Timbulkan Efek Jera

Dana DAK  Pandeglang ‘Diutak-Atik’

Pandeglang, Global Post

Sistem kerja BPK RI dalam melaksanakan tugas memeriksa keuangan daerah seperti di Kabupaten Pandeglang, Banten, ternyata tidak menimbulkan adanya efek jera. Dana DAK yang digulirkan ke daerah tersebut terus ‘diutak-atik’.

Contoh pada hasil pemeriksaan semester I Tahun Anggaran 2007 atas Laporan Keuangan Pemkab Pandeglang untuk Tahun Anggaran 2006,  diketahui bahwa pengelolaan rekening DAK Kelautan, DAK  Kesehatan dan DAK  Pertanian tidak konsisten.

Dalam pembukuan rekening masing-masing bidang ditemui terdapat transaksi talangan, dengan tujuan menggunakan dana DAK lain sambil menunggu pencairan dana DAK yang belum cair,  yaitu berdasarkan pemindah-bukuan sebagai berikut:

No.973/310-DPKD/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 terdapat mutasi keluar dari rekening DAK Kelautan ke rekening DAK Kesehatan sebesar Rp.750 juta dan DAK Pertanian sebesar Rp.250 Juta. Pada 5 September 2006 dana tersebut masuk kembali ke rekening DAK Kelautan.

No.973/338-BPKD/IX/2006 tanggal 14 September 2006 terdapat mutasi keluar dari rekening DAK Kelautan ke rekening DAK Pertanian sebesar Rp.308 Juta dan pada tgl.30 Oktober 2006 dana tersebut masuk kembali ke rekening DAK Kelautan.

Sebagai dampaknya,  maka dana DAK untuk masing-masing bidang DAK sulit dimonitor. Sebab, Kepala Bidang Pembiayaan dan Perbendaharaan melakukan pemindah-bukuan (Pinbuk) pada rekening yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh Kepala BPKD dijelaskan ke pihak BPK RI bahwa untuk di masa yang akan datang akan dilakukan perbaikan.

Tak Ada Efek Jera

Dampak sistem kerja pihak BPK-RI tersebut kiranya tidak menimbulkan adanya efek jera yang membuat tindak penyelewengan atau korupsi khususnya di Kabupaten Pandeglang. Penyelewengan bahkan bisa jadi begitu merajalela Kabupaten Pandeglang tercatat sebagai sebuah kabupaten yang paling tertinggal di Provinsi Banten.

Begitu pula dengan jumlah rakyat yang kehidupannya masih belum bisa terbebas dari belenggu kemiskinan, juga terbilang paling banyak di Provinsi Banten, dengan jumlah desa tertinggalnya sebanyak 141 desa dari 335 desa yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Efek jera dimaksud, menurut John Bayanta selaku Ketua Front Rakyat Bersatu Membangun Bangsa (FRBMB),  dapat dilihat pada hasil pemeriksaan pihak BPK-RI atas laporan keuangan Pemkab Pandeglang Tahun 2009, dimana dana DAK terealisasi sebesar Rp.77,839 Miliar atau 100% sesuai target pendapatan dana alokasi pada APBD Tahun 2009 sebesar Rp.77,839 Miliar.

Tapi dalam penrealisasiannya, seperti contoh untuk DAK Non Reboisasi Pendidikan pada Tahun Anggaran 2009 dinyatakan sebesar Rp.43,035 Milyar, realisasinya bisa jadi sebesar Rp.58.696.800.000,- Sedangkan realisasi untuk Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.21,388 Milyar. Kemudian DAK non reboisasi Kesehatan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.8,294 Milyar, realisasinya jadi sebesar Rp.4.561.700.000,- dan DAK Non Reboisasi Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.4,463 Milyar, realisasinya jadi sebesar Rp.2.454.650.000,-

John Bayanta yang juga sebagai Ketua DPP Lembaga Gerakan Anti Korupsi (LGAK) Bidang Investigasi Data Koruptor,  meminta agar pihak Kejaksaan Tinggi Banten mau turun tangan mengusut tuntas kasus dana DAK,  juga kasus penyelewengan atau korupsi lainnya yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. “Demi Pandeglang kedepan bisa jadi lebih baik dan maju mengejar ketertinggalannya,” katanya.

Ditambahkannya bahwa khusus untuk kasus tindak penyelewengan atau korupsi yang terjadi di Kabupaten Pandeglang secara terus menerus telah dilaporkannya langsung ke Presiden RI dengan tembusan ke pihak Kejaksaan Agung RI, KPK dan juga Tim Satgas Mafia Hukum.

Selajutnya, Presiden RI menanggapi dengan mengeluarkan Surat Perintah ke Jaksa Agung untuk menindak lanjutkan laporan dari John Bayanta. Kemudian dari Kejagung turun ke Kejati Banten,  terus Kejari Pandeglang.

Latif dari LSM Jarak ketika ditemui Global Post, mengatakan bahwa temuan BPK RI sangat akurat  dan bisa dipertanggung jawabkan secara kelembagaan, akan tetapi temuan BPKRI  perlu ada payung hukum  yang jelas,  apakah masuk dalam  korupsi atau memperkaya  diri pribadi atau golongan di suatu intansi tersebut.

“Akan tetapi, untuk sementara ini karena tidak ada sanksi  secara pidana , para pejabat yang ada di Banten, khususnya di Pandeglang  mengabaikan   temuan BPK itu, dengan alasan bahwa BPK RI   hanya sebatas memberikan teguran atau kesalahan dalam administrasi. Oleh karena itu, para pejabat tiap tahun selalu melalaikan temuan BPKRI,  karena hingga sekarang tidak ada sanksinya,” ujarnya.

Tetapi, kata latif,   apabila rakyat kecil melakukan  pencurian ringan seperti mencuri singkong untuk  melangsungkan hidupnya  selalu diberikan sanksi. Walaupun yang dicurinya dikembalikan tetap menjalani hukuman. “Beda dengan dengan para pejabat,” katanya. (Ian)

Tangkap Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang

” Proyek miliaran rupiah tidak dilelang. Kebijakan kepala dinas kesehatan ini bertentangan dengan aturan dan kebijakan Sekda Kabupaten Pandeglang”

Pandenglang, Global Post

Banyaknya penyimpangan anggaran di tubuh birokrasi Kabupaten Pandeglang semakin lama semakin menjadi. Mulai dari adanya penyimpanagn penyuapan sampai terjadinya nepotisme   di dalam pengadaan barang dan jasa. Peraturan dan hukum tidak dihargai lagi, karena sudah mengedepankan kebijakan  untuk kepentingan kelompok  tertentu.

Namanya kebijakan tak sesuai aturan dan hukum, seperti yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Pandeglang, maka terjadilah arogansi dan persekongkolan dengan perusahan Kimia Farma Cabang Serang, Banten, dalam pengadaan  obat-obatan generik yang di danai dari anggaran DAK dan APBD tahun anggaran 2010. Perusahaan milik negara ini ditunjuk menangani proyek tersebut tanpa melalui lelang, meskipun nilai proyeknya miliaran rupiah.

Ketua LSM Gemilang, H Aris Turisnadi, yang juga satu mantan  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, menilai kebijakan Iskandar sebagai Kepala Dinas  Kesehatan itu merupakan preseden buruk. “Kebijakan itu bertentangan dengan aturan. Sebelum ada penunjukan  pengadaan obat generik itu, seharusnya  berikan dulu kepercayaan kepada pengusaha Kabupaten Pandeglang. Jangan langsung memvonis, karena Iskandar bukan hakim melainkan kepala dinas. Masa sebesar kepala dinas pola pikirnya pendek,” ujar Aris Turisnadi kepada Global Post, belum lama ini.

Aris Turisnadi benar-benar kecewa dengan kebjakan kepala dinas tersebut. “Saya selaku  LSM, bahkan saya  pernah menjadai wakil rakyat  dan sekarang menjadi masyarakat Pandeglang sangat berharap kepada pihak berwajib baik Kajati maupun Polda  untuk memanggil atau menangkap Kepala Dinas Kesehatan  Kabupaten Pandeglang yang diduga sengaja melakukan nepotisme dengan Kimia Farma Cabang Serang dalam melaksanakan anggaran DAK dan APBD,” tandasnya.

Hingga berita ini disusun, Iskandar selaku kepala dinas kesehatan belum bisa dikonfirmasi. Hanya saja, Enjang Sadina  selaku Sekda Kabupaten Pandeglang, didampingi Farjio dari Bagian Dinas Keuangan dan Aset Daerah, mengatakan bahwa mengenai anggaran DAK dan APBD yang bernilai miliaran rupiah, untuk pengadaan obat generik dan esesensi sebelumnya ada kordinasi.

“Ketika itu kepala dinas mengatakan bahwa pengusaha yang ada di Kabupaten Pandeglang tidak ada yang mampu. Saya sebagai sekda hanya sebatas menampung laporan dari kepala dinas. Mengenai aturan, apakah dilelang  secara umum atau lelang terbatas,  kepala dinas  tidak berkoordinasi lagi,” ujar Sekda.

Sekda menambahkan, kalau menurut aturan seharusnya dilakukan terlebih dahulu lelang umum dan lelang terbatas. Apabila kedua aturan ini telah ditempuh,  baru bisa diadakan penunjukan. “Karena aturannyatidak ada, saya kira kedua itu sudah ditempuh. Masalah ini akan saya kordinasikan   dulu ke kepala dinas kesehatan,” pungkasnya. (Ian)

Cikulur Mewakili Lomba PAUD Terintegrasi,  PKK, Posyandu di Tingkat Kabupaten Lebak

Lebak, Global Post

Kecamatan Cikulur mewakili Lomba PAUD Terintegrasi,  PKK, Posyandu di Tingkat Kabupaten Lebak. Kegiatan ini juga akan diperlombakan lagi untuk tingkat Provinsi Banten.

“Kami merasa bangga kegiatan penilaian PAUD terintegrasi ini dilaksanakan di Desa Sumurbandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, karena bisa mewakili se-Kabupaten Lebak, dan akan dilombakan lagi pada tingkat provinsi. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Kami berharap di tingkat provinsi juga bisa menang,” kata P Suganda S.Pd M.Pd, Kepala UPTD Kecamatan Cikulur.

Rasa bangga, senang dan bahagian juga dikemukakan Kepala Desa Sumurbandung, Amin Hidayat. “Bisa mewakili di tingkat kabupaten, kami merasa senang dan bangga. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi. Kami akan lebih senang lagi jika lomba tingkat Kabupaten Lebak bisa diadakan di Desa Sumurbandung,  yang bisa dikatakan sebagai jantungnya Cikulur,” ujarnya.

Ketua PKK Cikulur, Yuyun Yuningsih mengatakan bahwa PKK terus melaksanakan program rumah sehat, indah bersih. “Alhamdullilah, kami yang terpilih di tingkat kabupaten. Kami merasa puas dalam lomba PAUD terintegrasi, PKK, Posyandu ini,” ujarnya.

Lebih penting dari semua itu, Yuyun Yuningsih mengharapkan agar kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program tersebut dapat terus meiningkat. “Pelayanannya juga harus lebih meningkat lagi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan yang terkait atas diraihnya prestasi ini sehingga bisa mengikuti lomba di Tingkat Kabupaten,” tutur Yuyun Yuningsih.  (M.Yahya/Teddy ST)

Kepala Digunduli Karena Janji

Pandeglang,  Global Post

Inspektorat Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pandelang H Sukran SH mengungkapkan sudah sewajarnya H Erwan Kurtubi tepilih menjadi Bupati Pandeglang. Sebab, dia berasal dari birokrat dan sudah berpengalaman menjadi  Camat, Kepala Dinas, Sekda dan Wakil Bupati.

“Sangat salah kalau kita memilih yang belum berpengalaman untuk membangun Kabupaten Pandeglang ini, itu yang pertama. Kedua,  ketika saya menjadi sekretaris dewan, kami sudah berkomitmen dengan kawan-kawan di dewan. Kami janji sambil ketawa-tawa dan bercanda sama teman-teman, kalau Pak Erwan Kurtubi menjadi bupati kami akan digunduli,” katanya.

Setelah Pilda Kabupaten Pandeglang usai digelar, Erwan Kurtubi terpilih sebagau Bupati Pandeglang.   “Kami diajak sama kawan-kawan dari DPRD untuk digunduli sebagai tanda bersyukur. Kawan-kawan menjadi para gundul. Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya beliau menjadi Bupati Pandeglang 2010-2015,” tutur H Sukran SH.  (M.Yahya/Teddy ST).

Pilkades Inten Jaya  Bahrudin Unggul 17 Suara

Lebak Global Post

Dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)  serentak yang digelar di 31 desa di Kabupaten Lebak,  Minggu (31/10) pekan lalu, diperoleh berbagai catatan penting. Salah satunya adalah keberhasilan Bahrudin yang berhasil menang angka keramat, yakni unggul dari lawannya sebanyak 17 suara dalam Pilkades di Desa Inten Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Pada pemilihan yang diikuti oleh dua kandidat itu,  Bahrudin—yang akarab disapa Baho, memperoleh suara sebanyak 882 suara. Sedangkan lawannya Masri mendapat 865 suara. Dengan demikian, Bahrudin unggul tipis dengan Masri sebanyak 17 suara sah dalam  Pilkades yang berlangsung secara luber dan demokratis itu.

Selesai Pilkades wartawan Global Post berkunjung ke kediaman Bahrudin di Kampung Parung. “Insya Allah dengan dipercayanya saya menjadi kepala desa Intenjaya, saya akan dapat mengemban amanah masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Mudah mudahan Desa Intenjaya dapat sejajar dengan desa lainnya yang sudah terlebih dahulu maju,” ujarnya.

Baho menjelaskan bahwa dirinya memberanikan diri untuk maju menjadi calon kades semata-mata karena prihatin melihat desa kelahirannya selalu tertinggal dengan desa lainnya. Betapa tidak, hingga kini kantor dan balai desa pun tak ada di Desa Intenjaya.

”Mohon dukungan dari semua pihak, karena dengan dukungan dari masyarakat Insya Allah Desa Intenjaya bisa sejajar dengan desa lain. Salah satu program pertama setelah nanti dilantik menjadi kades adalah melakukan kosolidasi dan merangkul semua masyarakat untuk bersama-sama membangun Desa Intenjaya agar dapat maju demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bahrudin, kades terpilih.

Bahrudin mngatakan, keprihatinan yang yang ada di desa Intenjaya harus dibenahi. “Saya yakin itu bias dilakukan asalkan didukung semua pihak, termasuk dari pendukung calon kepala desa yang kebetulan kalah. Kita memang harus bersatu. Kalau ini bias diwujudkan, Insya Allah mengejar ketertinggalan tidak terlalu sulit,” ujar Baho.

Tokoh masyarakat Desa Intenjaya juga berharap bahwa dengan terpilihnya Bahrudin sebagai kepala desa Intenjaya, mudah-mudahan jalan-jalan lintas maupun jalan lingkungan mendapat perhatian khusus. Sebab, di Desa Intenjaya, sampai sekarang tidak ada jalan yang beraspal, kesemuanya jalan masih bercampur dengan lumpur.

“Apalagi MCK semuanya bercampur baur, kalau mau buang hajad, kalau tidak di kebun pasti ke kali. Desa Intenjaya sangat tertinggal. Kami sangat berharap saudara Bahrudin bisa membuat program untuk percepatan pembangunan di Desa Intenjaya,” ujar tokoh masyarakat penuh harap. (Ns/Wok)

Jamaah Calon Haji 2010  Asal Lebak Diberangkatkan

Lebak,  Gobal Post

Dalam melaksanakan panggilan Allah SWT sebagaimana tertera dalam Rukun Islam yang kelima—khususnya bagi umat Islam yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, berangkat naik haji adalah kebahagiaan yang tidak bias dengan gambarkan dengan kata-kata. Bagi yang tidak mampu pun selalu merindukan bias melaksanakan ibadah haji itu.

”Tidak semua umat Islam bisa melaksanakan ibadah haji tersebut, karena proses pelaksanaan ibadah haji membutuhkan fisik yang kuat dan mental spiritualnya, termasuk juga membutuhkan biaya yang besar. Semuanya atas izin Allah,” ujar Pjs Kementrian Agama Kabupaten Lebak Drs H Abdul Ro’uf, saat memberangkatkan calon jamah haji di Pendopo kabupaten Lebak, baru-baru ini.

Kabupaten Lebak memberangkatkan sebanyak 615 calon jamah haji dari 28 kecamatan. Mereka diberangkatkan dengan dua kloter. Kloter pertama diberangkatkan pada tanggal 20 Oktober 2010 dan Kloter kedua diberangkatkan pada 5 Nopember 2010—yang tergabung dengan jama’ah calon haji dari Kota Cilegon.

Pelepasan jamaah calon haji yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Lebak berlangsung meriah,  karena turut dipadati para keluarga yang ingin ikut serta dalam pelepasan keluarga mereka.

Sebelum pelepasan para calon jamaah haji, Bupati Lebak H Mulyadi Jaya Baya memberikan sambutan dan mengharapkan seluruh calon jamaah haji yang berasal dari Kbupaten Lebak agar mentaati apa yang diberikan dari ketua regu atau rombongan calon jamaah haji. “Jangan sampai tidak mentaati petunjuk dari ketua regu  atau rombongan tersebut,” tuturnya.

Bupati Lebak juga berharap agar para calon jamaah haji asal Kabupaten Lebak dapat kembali dengan selamat, tak kurang satu apa pun. “Semoga para calon jamaah haji dapat menjadi haji yang mabrur. Mari kita semua berdoa agar agar seluruh calon jamaah haji selamat sampai tujuan hingga kembalinya ke tanah air,” tuturnya. (Ns/Wok)

Aparat Hukum Didesak Mengusut Tuntas  Mutasi DAK Dinas Kelautan Rp 1 Milyar

Pandeglang, Global Post

Spekulasi pengelolaan anggaran Pemkab Pandeglang dinilai sarat dengan KKN (Korupsi, kolusi dan nepotisme). Bagaimana tidak, penerimaan dana alokasi khusus (DAK) pada dinas kelautan dan perikanan sebesar Rp.2,780 Milyar pada tahun anggaran 2006, telah terjadi mutasi dana keluar sebesar Rp.1 Milyar ke rekening DAK Kesehatan sebesar Rp.750 Juta dan rekening DAK Pertanian Rp.250 Juta melalui pemindah-bukuan dengan No.973/310-BPKDVIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006. Kemudian tertanggal 5 September 2006 dana yang keluar tersebut masuk kembali ke rekening Dinas Kelautan.

Persoalan ini tentunya mengundang perhatian publik dan diindikasikan adanya kebocoran anggaran pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dengan nilai ratusan juta rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan untuk menutupi kebocorannya dilakukan tindakan mutasi anggaran DAK demi melindungi kebijakan sang penguasa daerah.

“Meski mutasi anggaran DAK Dinas Kelautan telah dikembalikan, sudah tentu hal ini menjadi sebuah pelanggaran hukum dan motif tindakan terjadinya mutasi dana DAK harus diusut tuntas karena penggunaan dana DAK itu sendiri bersifat permanen dan tidak boleh digunakan untuk keperluan diluar kepentingan dinas penerima anggaran” ucap John Bayanta Ketua DPP Lembaga Gerakan Anti Korupsi (LGAK).

Diberitakan sebelumnya, Drh. H. Cahyan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang yang mengaku tidak tahu menahu terkait masalah mutasi dana rekening DAK Kelautan ke DAK Pertanian, menanggapi hal tersebut John mengatakan, sangat tidak mungkin seorang kepala dinas tidak mengetahui adanya mutasi anggaran DAK dari dinas kelautan ke pertanian, karena pemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran atau kepala dinas.

Hal ini juga diakui oleh Kurnia selaku pihak yang menangani masalah anggaran pada Dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah (DPKDAD) Kabupaten Pandeglang, bahwa dana alokasi khusus Dinas Kelautan TA 2006 sebesar Rp.2,780 Milyar, sebesar Rp.1 Milyar dimutasikan ke rekening DAK Dinas Kesehatan sebesar Rp.750 Juta dan rekening DAK Pertanian sebesar Rp.250 Juta, dan menjadi bahan temuan pihak BPK-RI melalui Laporan Keuangan Pemkab Pandeglang TA 2006 No.19a/LHP/XIV.3-XIV.3.3/06/2007 tanggal 8 Juni 2007. Anehnya, dengan nada enteng Kurnia mengatakan, bahwa mutasi DAK tersebut tidak ada masalah dan sudah ditangani oleh pihak Bawasda serta BPK-RI.

Dengan demikian, John Bayanta yang membidangi Investigasi data koruptor menghimbau, kepada aparat hukum baik Kejaksaan, Kejati dan Kepolisian agar segera menindaklanjuti masalah mutasi dana alokasi khsusus Dinas Kelautan sebesar Rp. 1 Milyar yang disinyalir untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Apabila hal ini dibiarkan, maka para oknum pejabat Pemda Pandeglang bisa semakin merajalela melakukan tindakan KKN yang merugikan rakyat dan keuangan Negara. (Ian)

Hindari Moneypolitic Dalam Pilkades Kaduagung Tengah

Lebak, Global Post

Pembangunan suatu wilayah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang handal. Dengan demikian, diperlukan pemimpin yang memiliki kemampuan kompertitif dalam mengolah sumber-sumber daya alam yang telah tersedia. Kemampuan tersebut pada dasarnya akan tercipta dan terwujud melalaui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) seperti yang akan diselenggarakan tanggal 31 Oktober 2010 mendatang di Desa Kaduang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.

Djohar Subarna salah satu calon Kepala Desa Kaduagung Tengah, mengatakan, “bilamana saya dipercaya oleh warga masyarakat untuk memimpin desa kaduagung tengah, dengan kepercayaan itu saya akan membenahi kondisi yang selama ini sangat memperhatinkan, terutama sarana dan prasarana, karena Desa Kaduagung Tengah termasuk desa yang baru.”

Desa Kaduagung Tengah dengan luas wilayah 102 hektar terdiri dari pemukiman penduduk dan sarana dan prasarana umum seluas 32 hektar. Persawahan seluas 17 hektar. Lahan kering seluas 53 hektar. Desa Kaduagung Tengah dihuni sebanyak 2287 jiwa terdiri 6 (RW) Rukun Warga 21 (RT) Rukun Tetangga, tersebar di lingkungan pemukiman Griya Kaduagung Indah, Kampung Pasir Kaloncing, Griya Kaduagung Indah(mandala), dan Pasir Dengung. Jumlah Kepala Keluarga dari 6 lingkungan sebanyak 1014 KK.

Djohar Subarna mengatakan bahwa dia mencalonkan diri karena ingin mengabdikan diri untuk masyarakat Desa Kaduagung Tengah. Kalau terpilih, dia berjanji akan berpacu dan bekerja keras demi terciptanya keadilan dan kemakmuran, karena selama ini masyarakat Desa Kaduagung Tengah masih banyak di garis kemiskinan, terutama masyarakat Pasir Kaloncing, karena jalan di Kampung Pasir Kaloncing sampai saat ini masih jalan tanah.

“Visi saya, dengan berjalannya waktu pada tahun 2015 nanti,  Desa Kaduagung Tengah akan tersedia sarana dan prasarana yang baik, dengan didukung pemerintahan desa yang bersih dan demokratis. Adapun misinya, untuk menunjang program ke depan, yaitu 1. Penyelenggaraan Pemerntah Desa sesuai dengan PERDA No. 14 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa; 2. Melaksanakan Kegiatan Fisik, terutama kalan lingkungan, sarana air bersih dan kesehatan lingkungan; 3. Melaksanakan kegiatan ekonomi, dengan memberikan bantuan permodalan kepada para pedagang kecil,(keluarga kurang mampu); 4. Menggali sumber pendapatan yang halal sebagai upaya peningkatan pendapatan asli desa; dan  5. Meningkatkan kegiatan sosial Budaya, kesehatan, pendidikan, Agama, Kepemudaan dan Keamanan,” paparnya.

Kalau terpilih nanti, kata Djohar lagi, penilaian pembangunan ini semuanya tergantung masyarakat. “Saya sangat prihatin dengan keadaan sekarang. Coba kita perhatikan, potensi Desa Kaduagung Tengah, banyak yang kita bisa mabfaatkan, terutama sepanjang jalan by pass dan terminal Mandala. Itu semua berada di Desa Kaduagung Tengah. Kenapa kita tidak bisa memanfaatkan?” Kalau nanti saya dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin, dengan kekuatan dan pemikiran saya akan memperjuangkannya demi meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kaduagung Tengah,” katanya.

Di tempat terpisah tokoh masyarakat Desa Kaduagung Tengah, H Uce Nawawi, menuturkan bahwa Djohar Subarna mencalonkan diri menjadi Kepala Desa sangat disenangi masyarakat, karena Djohar dinilai sangat perhatian terhadap warga, khususnya warga yang kurang mampu. “Penilaian kami sangat pantas kalau kita dukung dia untuk mejadi Kepala Desa Kaduagung Tengah,” imbaunya.

Begitu juga, kata tokoh ulama, KH Nata. Menurutnya, sudah seharusnya Desa Kaduagung Tengah dipimpin oleh Djohar Subarna, apalagi Desa Kaduagung Tengah baru dimekarkan. “Untuk mengatarkan Desa Kaduagung Tengah yang maju dan mandiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). No. 72 tahun 2005 dan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak No 14 tahun 2006, harus dimulai dengan langkah awal yang baik. Pilkades harus dilaksanakan dengan bersih, jujur, adil, dan demokratis, serta menghindari money politics agar dapat pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (Anwar)

SMP Negeri 1 Banjar Menunggu Realisasi Tambahan Ruang Kelas

Pandeglang, Global Post

SMP Negeri 1 banjar, Pandeglang, hingga saat ini masih kekurangan ruang belajar. Akibatnya, pengelola sekolah ini pun memutuskan untuk mengurangi jumlah murid yang diterima, agar tidak mengganggu proses belajar dan mengajar.

“Dilihat dari jumlah siswa, tahun 2010 ini menurun yang sebelumnya sekitar 1.007 siswa menjadi 975 siswa. Terjadinya penurunan ini karena kita memang kekurangan lokal. Kita menyalurkan kelebihan siswa ke sekolah-sekolah terdekat,” ujar A Saepul Baskara, Kepala SMP Negeri 1 Banjar kepada Global Post.

A Saipul Baskara mengatakan, saat ini jumlah ruang kelas yang ada di sekolah yang dipimpinnya ada 24 ruang. Artinya, kata dia, kalau mengacu jumlah siswa yang mendaftar tahun 2010, maka masih dibutuhkankan tambahan ruang belajar sebanyak tiga ruangan.

“Sekarang yang sudah siap pakai ada 24 ditambah untuk tahun ke depannya untuk kelas 1, kurang 1 ruangan, terus kalau naik lagi berarti kurang 2 ruangan, dan ada kenaikan lagi berarti kurang 3 ruang. Kami berharap untuk kedepannya penambahan ruangan yang kami ajukan bisa terealisasi,” tutur A Saepul Baskara. (M.Yahya/Teddy. ST)

Gedung-Gedung Minim  Alat Pemadam Kebakaran

Cilegon, Global Post

Kepala Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Cilegon Purwadi, mengatakan bahwa sejumlah gedung di Kota Cilegon minim fasilitas alat pemadam api ringan untuk mencegah musibah kebakaran.

“Padahal fasilitas alat pemadam kebakaran sangat penting. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 Perda No: 10/2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, setiap gedung pusat keramaian harus memiliki fasilitas alat pemadam kebakaran, di antaranya alat pemadam api ringan, sistem deteksi dan alarm kebakaran, dan hydrant. Walaupun tidak lengkap, minimal alat pemadam api ringan harus ada,” kata Purwadi yang ditemui di sela-sela rapat Musrenbang RPJMD Kota Cilegon 2011-2015 di Permata Hotel, Cilegon, Selasa (26/10).

Dijelaskannya, dalam perda tersebut proteksi kebakaran perlu penanganan pasif dan aktif. Proteksi pasif terdiri atas beberapa faktor seperti bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, dan kompartemenisasi (pemisahan). Untuk proteksi aktif meliputi alat pemadam api ringan, sistem deteksi, dan alarm kebakaran, sistem pipa tegak, sistem pengendali asap, lift darurat, dan pencahayaan darurat. “Pada proteksi aktif ini yang kita maksud masih minim dimiliki gedung-gedung di Cilegon seperti pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan hotel,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya masih melakukan sosialisasi perda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tersebut ke seluruh pemilik atau pengguna gedung di Cilegon. Sebagian besar, menurutnya, memang sudah menerapkannya dengan menyediakan alat pemadam api ringan. “Tapi ada juga yang membandel, seperti tempat hiburan Regent. Mereka tidak menyediakannya, padahal tempat hiburan rawan karena banyak barang yang mudah terbakar. Kalau pusat perbelanjaan Supermal dan Ramayana sudah ada,” ungkapnya.

Purwadi juga mengungkapkan, bahwa tiap bangunan gedung harus memiliki hydrant yang dapat difungsikan secara maksimal, terutama gedung bertingkat. Dengan adanya hydrant dapat memperkecil potensi kebakaran menjadi besar. “Untuk teknis penanggulangan bahaya kebakaran kita masih menunggu rancangan peraturan walikotanya yang sedang digodog bagian hukum. Kita juga akan meminta masukan beberapa instansi seperti Dinas Tata Kota dan Bappeda,” jelasnya.

Menurutnya, kewajiban tiap pemilik gedung melengkapi dengan fasilitias alat pemadam kebakaran terkait dengan proses perizinan pendirian bangunan (IMB) yang dikeluarkan Dinas Tata Kota, Kasi Sarana dan Prasarana Kota DTK Cilegon Firman Antardian menjelaskan, dalam pengajuan IMB fasilitas pemadam kebakaran seperti hydrant memang harus ada. Namun setelah gedung terbangun bukan kewenangan instansinya untuk melakukan pengawasan. “Justru itu jadi tugasnya Damkar,” ujarnya. (Ade Firdaus)

Warga Cikerai Demo Tolak Galian Pasir

Cilegon, Global Post

Tak puas dengan aksi pemblokiran jalan, puluhan warga dari Kelurahan Cikerai, Kalitimbang, dan Bulakan, Kecamatan Cibeber, baru-baru ini, menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Cilegon. Seperti aksi sebelumnya, mereka mendesak dilakukannya penutupan aktivitas galian pasir milik CV Makmur Tidar Perkasa (MTP) di Lingkungan Ciputri, Kelurahan Cikerai, yang dinilai telah melakukan pencemaran dan merusak jalan.

Sempat terjadi kericuhan antara pendemo dengan petugas kepolisian. Ini terjadi saat massa memaksa naik ke atas pintu gerbang dan berusaha merobohkan pagar gedung Dewan. Untungnya, beberapa anggota Dewan berhasil menenangkan aksi massa dan mengundang 10 perwakilan warga untuk berdialog.

Ketua DPRD Cilegon Arief Rivai Madawi yang memimpin pertemuan tersebut didampingi sejumlah anggota Komisi II. Hadir pula dalam pertemuan itu Kabid Analisis Penyuluhan dan Pembinaan pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Cilegon Areto Ahmed, Kabid Pertambangan dan Energi Disperindagkop Ade Rahmat, dan Kasi Trantib Satpol PP Cilegon Endang Sudrajat. Sedang perwakilan pendemo dipimpin koordinatornya, Maftuhi. Kepada anggota Dewan, para pendemo juga menyoal lokasi galian pasir milik CV MTP yang mereka nilai tak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Cilegon.

“Kecamatan Cibeber dan Cilegon kan tidak untuk galian pasir atau eksploitasi apapun, karena sebagai daerah penyangga air. Kami kecewa dengan Pemkot karena menganggap kegiatan galian itu tidak melanggar aturan,” kata Maftuhi.

Keluhan juga dilontarkan Ketua Forum Pemuda Cikerai Jazuli. Terutama terkait kerusakan jalan akibat aktivitas pengangkutan pasir di daerah mereka. “Jalan tonasenya 6 ton malah dilintasi truk lebih dari 10 ton. Padahal jalan tersebut baru saja diperbaiki. Maka dari itu, penutupan galian pasir merupakan harga mati,” tegasnya. Menanggapi tuntutan warga, Arief Rivai Madawi menilai, perlunya evaluasi terkait keberadaan galian pasir tersebut lantaran tak sesuai RTRW. “Untuk kita akan minta SKPD yang menangani masalah ini mengevaluasi kembali aktivitas CV MTP, ” ujar Arief.

Pada bagian lain, Camat Cibeber Nikmatullah menyerahkan masalah ini ke DPRD Cilegon. “Sebelumnya saya sempat memediasi masalah ini, namun lantaran tidak puas warga mendatangi Dewan. Jika hal ini akan ditanggapi, silakan saja,” katanya. (Ade Firdaus)

SDN Mekarjaya Harapkan Pembinaan

Pandeglang, Global Post

Meskipun Sekolah Dasar Negeri mekarjaya berstatus sekolah standar nasional, ternyata bantuan dari pemerintah pusat untuk sekolah tersebut belum ada sampai tiga tahun terakhir ini. Tidak jelas, apa penyebab bantuan itu tidak sampai ke sekolah yang dikepalai Ebi Suhebi SH itu.

Menurut Ebi Suhebi SH, pihaknya pernah menerima informasi bahwa biasanya sekolah berstandar nasional mendapat  bantuan sebesar Rp.120.000.000,- dalam 3 tahundan  sedangkan SDN Mekarjaya juga mendapat bantuan dari pusat pada tahun 2007. “Namun, sampai sekarang sudah hampir akhir tahun 2010, sama sekali belum ada bantuan lagi dari pusat maupun kabupaten. Kami pun belum tahu persis menggenai Juklak dan Juknis, sehingga kami merasa kebinggungan,” ujarnya.

Padahal, kata kepala sekolah itu, SD Negeri Mekar Jaya  harus diperhatikan di bidang bangunannya, karena hingga saat ini jumlah ruangan di sekolah itu hanya ada 6 ruangan, bahkan satu ruang dipakai sebaga ruangan  kepala sekolah dan guru.

“Jadi, yang dipakai untuk ruang belajar hanya ada lima ruangan. Kami berharap agar ada pembinaan dari Pusat maupun Kabupaten, karena sekolah kami ini perlu diperhatikan lebih serius,” tuturnya sambil menatap kosong ke depan seolah penuh kebingungan. (M.Yahya/Teddy ST)

Pengaspalan Jalan Kelurahan  Pagar Batu Belum 100 Persen

Pandeglang, Gobal Post

Ketua TPK Yosef mengatakan bahwa pengaspalan jalan di Kelurahan Pagar Batu, Pandeglang sudah selesai 100 persen. Namun, ketika Camat Majasari turun ke lapangan langsung, ternyata jalan itu belum selesai 100 persen.

Camat turun ke lapangan  untuk mengecek jalan itu, karena mendapat informasi bahwa jalan tersebut dihatam hujan yang deras. Menurut Camat, jalan banyak yang harus diperbaiki dan masih tanggung jawab TPK.

“Belum verifikasi apakah jalan itu sudah selesai 100 persen atau belum. Memang dalam 2 mnggu ini kami memakuminya, karena tingkat curah hujan sangat tinggi dan secara teknis sekuat-kuatnya aspal kalau kena air akan kalah juga,” tutur Camat Majasari” (M.Yahya/Teddy ST).

Pengadaan Obat Bernilai Miliaran Tidak Ditender Dinkes Pandeglang Diduga KKN Dengan Kimia Farma

Pandeglang, Global Post

Di Kabupaten Pandeglang, Pengadaan Obat Generik sebesar Rp5.653.000.000,- yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tidak ditenderkan. Begitu juga Pengadaan Obat Esensi sebesar Rp 465.750.000 dan Pengadaan Bahan Kimia sebesar Rp 99.560.000 dari APBD Kabupaten Pandeglang, juga tidak ditenderkan. Kuat dugaan hal ini terjadi  karena dinas sesehatan melakukan KKN dengan perusahaan Kimia Farma yang ada di Serang.

Pengadaan obat miliaran rupiah itu dilaksanakan dengan mekanisme penunjukan langsung oleh intansi dinas kesehatan. Mekanisme penunjukan langsung itu merupakan salah satu  pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa, namun hal itu sudah berlangsung selama lima tahun ini. Padahal, perusahan yang bergerak di bidang obat-obatan bukan hanya kimia farma.

Drs Iskandar  MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang saat dikonfirmasi Global Post, belum lama ii, mengatakan bahwa tidak dilelangkannya pengadaan   obat generik yang bersumber dari anggaran DAK, bukan berarti dikorupsi oleh dinas kesehatan. “Khususnya pribadi saya, karena saya juga takut berhubungan dengan hukum. Saya sudah 25 tahun jadi pejabat, saya tidak mau gara gara masalah ini dikerangkeng,” ujarnya.

Iskandar mengungkapkan, pengadaan obat yang bersumber dari DAK  tidak ditender bukan tahun ini saja, tapi sudah berlangsung hampir lima tahun. Menurutnya, kalau pun ditenderkan tidak ada yang mendaftarkan, karena pengusaha di Kabupaten Pandeglang tidak ada yang menangani di bidang obat-obatan. Karena itu, setelah musyawarah , dinas kesehatan mengambil inisiatf untuk mengadakan penunjukan kepada Kimia Farma. “Menurut saya perusahan Kimia Farma   merupakan perusahan yang professional, apalagi Kimia Farma adalah BUMN,” katanya.

Sementara Lukman Hakim  dari Forum Komunikasi LSM Kabupaten Pandeglang  sangat menyayangkan Kepala Dinas  Kabupaten Pandeglang yang tidak percaya dengan pengusaha  yang ada di Kabupaten Pandeglang. “Kalau toh  kepala dinas   tidak ada dungaan nepotisme dengan kimia farma, seharusnya tempuh dulu aturan, adakan lelang baik lelang umum maupun  lelang terbatas. Apabila kedua hal ini sudah ditempuh baru diadakan penunjukan,” ucapnya.

Lukman memastikan, perusahaan BUMN yang menangani pengadaan obat-obatan, bukan kimia farma saja, karena Indo Farma dan RNI Grup, dan Ajanta   Farma. Karena itu, kata dia. Lukman jangan langsung memvonis seperti hakim. “Adakan dulu lelang sesuai aturan, jangan berbicara lima tahun yang lewat. Lima tahun yang lalu tidak ada yang mendaftar kok disamakan dengan sekarang. Kalau diadakan lelang umum maupun lelang terbatas, setidaknya perusahan-perusahan yang bergerak  di bidang obat-obatan akan mendaftrkan. Jangan selalu mengatakan Kimia Farm yang berprofesional di dalam pengadaan obat. Pertanyaan saya, apakah pengadaan oleh kimia farma benar semua benar? Biar dinas yang menjawabnya,” pungkasnya. (Ian)

Program PNPM Majasari Diduga Dipotong 20 Persen

Pandeglang, Global Post – Pelaksanaan program PNPM Pedesaan tahun 2010 khususnya di wilayah Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandelang,  diduga banyak terjadi penyimpangan. Akibatnya, tujuan khusus program PNPM dalam mewujudkan partisipasi seluruh masyarakat tidak tercapai, termasuk masyarakat miskin, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Diperoleh informasi bahwa jelang pelaksanaan tender proyek, ternyata pihak yang berkompeten pada program PNPM diketahui membuat komitmen dengan kalangan pemborong untuk memberikan setoran 20% dari total anggaran proyek, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai pemenang tender. Bahkan, sebelum pelaksanaan tender, para oknum Tim Pelaksana PNPM Kecamatan Majasari sudah bisa menetapkan pemborong yang akan tampil sebagai pemenang, dengan komitmen membayar uang muka terlebih dahulu sebanyak 5%.

Berdasarkan pengakuan salah satu warga yang dipercaya oleh pihak pelaksana pembangunan jalan dan meminta namanya untuk tidak dikorankan mengatakan bahwa  selaku pelaksana dia mengaku tidak dibekali RAB (eancangan anggaran biaya) dan hanya berpatokan pada gambar dan titik lokasi. Di samping itu dia mengaku bahwa untuk mendapatkan proyek pembangunan jalan harus menyanggupi setoran sebesar 20%,  dan uang muka sebesar Rp. 5 juta kepada mantan Lurah Sukaratu.

“Dari awal pelaksanaan pembangunan jalan saya tidak pernah dibekali, kemungkin ada di TPK atau Tim PNPM Kecamatan. Saya hanya mengerjakan pembangunan berdasarkan gambar saja,” ucapnya

Menurut pria yang sudah malang melintang di dunia proyek ini menjelaskan, dia tidak pernah khawatir dengan hasil fisik walaupun tidak sesuai petunjuk teknis, karena sudah ada kesepakatan antara Tim PNPM dengan pemborong yang notabene sama-sama mencari keuntungan. Ditambahkannya, pengadaan aspal yang dipercayakan kepada pihak lain, penyalurannya tidak sesuai volume yakni dari 43 drum hanya disalurkan 35 drum dimana harga per drum Rp. 1.350.000,-.

Wahyu selaku mantan Lurah Sukaratu Kecamatan Majasari saat dikonfirmasi membantah. Menurutnya, tender sudah dilaksanakan sesuai aturan lelang dan diikuti oleh banyak peserta. Adapun uang yang diterima dari pemborong, bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan, melainkan sebatas pinjaman untuk kegiatan di Kelurahan Sukaratu, karena saat itu di asedang tidak ada anggaran. “Uang yang diterima bukan Rp. 5 juta akan tetapi hanya Rp. 3 juta. Uang yang saya pinjam dari pemborong akan dikembalikan lagi kalau sudah ada uang,” ucapnya singkat.

Sementara Leli selaku fasilitator PNPM Kecamatan Majasari ketika hendak dikonfirmasi, berdasarkan keterangan rekan kerjanya yang bersangkutan sedang ada kegiatan di Kecamatan Banjar. (Ian)

Dana Bantuan Desa 11 Milliar Tidak Jelas Juntrungannya

Pandeglang, Global Post

Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.22.403.737.470,- disalurkan melalui rekening kecamatan. Pemberian bantuan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) No.5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepala Desa TA 2009.

Menurut LHP BPK-RI atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Pandeglang Tahun 2009 No.36b/LHP/XVIII/SRG/06/2010 dinyatakan bahwa, bantuan keuangan Desa diberikan melalui Kecamatan belum atau kurang dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya, yaitu sebesar Rp.11.057.484.729,- hingga akhir 2009.

Masalahnya dikarenakan tidak adanya verifikasi dilakukan oleh pihak kecamatan atas laporan pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh desa, sehingga terdapat desa yang pertanggung-jawabannya kurang dari apa yang diterimanya yaitu sebesar Rp.340.044.099,-. Selain itu, tidak adanya rekapitulasi dari pihak Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset (DPKPA) terhadap pertanggung-jawaban bantuan keuangan kepada desa yang disampaikan oleh pihak kecamatan.

Hal tersebut dinyatakan tidak sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 133 Ayat (2), penerimaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan penggunaannya kepada Kepala Daerah. Dan, ayat (3), tata cara pemberian dan pertanggung-jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Kemudian Peraturan Bupati Pandeglang No.5 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran  2009, Pasal 3 Ayat (1) pedoman pelaksanaan bantuan keuangan desa TA 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati. Ayat (2) menyatakan bahwa lampiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Kemudian pada Bab III menyangkut masalah pengelolaan ditegaslan bahwa, tugas DPKPA dalam pengelolaan dana bantuan keuangan kepada desa  di antaranya menerima laporan SPJ dari kecamatan dan meneliti serta merekap laporan pertanggung-jawaban (SPJ) bantuan keuangan Desa.

Sedangkan tugas kecamatan dalam pengelolaan dana bantuan keuangan kepada Desa diantaranya, menerima laporan surat pertanggung-jawaban (SPJ) dana bantuan Desa dari Desa, memverifikasi laporan surat pertanggung-jawaban (SPJ) bantuan keuangan Desa dari Desa dan menyampaikan rekapitulasi laporan surat pertanggung-jawaban (SPJ) bantuan keuangan Desa kepada DPKPA.

Sedangkan tugas desa dalam pengelolaan dana bantuan keuangan kepada desa, di antaranya membuat surat pertanggung-jawaban (SPJ) dana bantuan keuangan Desa sesuai dengan peruntukannya dan menyampaikan surat pertanggung-jawaban (SPJ) dana bantuan keuangan Desa kepada Camat dengan melampirkan bukti pengeluaran.

Dampak dari permasalahan tersebut telah membuat nilai belanja bantuan keuangan kepada Desa sebesar Rp.11.057.484.729,- Jadi, belum jelas pertanggung-jawabannya, karena menurut pihak BPK-RI disebabkan oleh faktor kelalaian dari para Kepala Desa/Lurah yang tidak segera mempertanggung-jawabkan dana bantuan keuangan. Sedangkan Camat dan Kepala DPKPA Kabupaten Pandeglang dalam hal tersebut dinilai tidak aktif untuk meminta pertanggung-jawaban bantuan keuangan tersebut.

Kepala DPKPA atas permasalahan tersebut menjelaskan bahwa, DPKPA telah melakukan permintaan atas pertanggung-jawanan kepada Kepala Desa melalui Camat dengan surat No.973/428-DPKPA/2009 tanggal 2 Nopember 2009, tentang penyampaian pertanggung-jawaban bantuan keuangan Desa.

Adapun untuk Kepala Desa yang belum menyampaikan pertanggung-jawaban bantuan keuangan, Kepala DPKPA akan menegur sekaligus meminta pertanggung-jawaban bantuan keuangan yang belum disampaikan kepada Kepala Desa melalui Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan kepada Bupati pihak BPK-RI merekomendasikan agar memerintahkan Kepala DPKPA untuk meminta laporan pertanggung-jawaban penggunaan bantuan keuangan kepada penerima sebesar Rp.11.057.484.729,-.

Menanggapi permasalahan itu, John Bayanta selaku aktivis yang tergolong sangat kritis di wilayah Provinsi Banten, menghimbau agar UU tentang BPK-RI sebaiknya direvisi agar hasil temuannya tidak hanya di atasi sebatas teguran-teguran dan setelah itu selesai. “Tapi harus juga ditindak lanjuti, apabila ditemui adanya unsur kerugian daerah/negara atau korupsi ditindaklanjuti ke pihak Kejaksaan atau KPK agar ada efek jera, sehingga tindak pidana korupsi tidak sampai begitu merajalela dan telah mengantar nasib bangsa kini berada diambang pintu kehancuran,” ujarnya.

Virus korupsi, kata John Bayanta, kini telah merasuki alam pedesaan dan membuat banyak kalangan jadi ikut-ikutan untuk berkorupsi, dengan alasan hanya kecil-kecilan atau agar dapur bisa tetap ngebul. “Apalagi dengan banyaknya koruptor kelas kakap dikabarkan bisa bergerak bebas menghirup udara segar, seperti apa yang telah terjadi diwilayah hukum Kabupaten Pandeglang, Banten,” tukasnya.

Jadi, kata dia menambahkan, yang namanya pedang keadilan mengalami kesulitan untuk menembus kulit pada koruptornya. “Inilah keunikan dari kota berlambangkan Badak Bercula Satu, binatang yang dikenal memiliki kulit yang tebal membuat warga masyarakatnya diketahui banyak yang memiliki ilmu kebal terhadap senjata tajam maupun api, bahkan ada pula yang “kebal terhadap hukum” seperti para koruptornya,” imbuhnya. (Ian)

Kurang Pengawasan, Pembangunan SMK Pulausari Terkesan Asal Jadi

Banten, Global Post

Untuk melaksanakan pembangunan di SMK 10 Pandeglang sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional (SBI), pada  tahun anggaran 2010 mendapat anggaran sebesar Rp 1,305.000.000 dari APBD Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Sayangnya pengawasan kurang dan diduga terjadi KKB, sehingga hasil pembangunannya terkesan asal jadi.

Pembangunan SMK yang di laksanakan oleh PT  Cahaya  Dwi  Pusaka Mandiri sampai sekarang menjadi tanda tanya, terutama tentang pemilik PT Cahaya  Dwi  Pusaka Mandiri tersebut. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dimiki Global Post bahwa pembangunan SMK mulai dari dibangun sampai  dengan pemasangan bata, pemilik PT tersebut tidak jelas juntrungnya dan belum pernah ada di lapangan.

Deni, Kiki, Hatib,  salah satu pelaksana saat dikonfirmasi Global Post di lapangan,  secara bersamaan mengatakan: “kami di lapangan hanya sebatas mengawasi kegiatan pembangunan SMK ini, sedangkan siapa pemilik atau direktur PT Cahaya Dwi Pusaka Mandiri tidak tahu.”

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten ketika hendak ditemui tidak ada di tempat.  Paino   yang bertugas di Bagian  SMA dan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, malah menyarankan melakui telepon selulernya agar wartawan Global Post datang lain waktu saja. Hal senada dikemukakan PPTK. “Saya sedang di luar. Lain kali saya  hubungun lagi,” ujarnya.

Adit sama salah satu aktivis LSM di Banten sangat meyayangkan para pejabat  yang sulit ditemui untuk memberikan konfirmasi wartawan. “Kalau bertemu dengan para kontraktor mudah. Jangankan ditemui, kalau pemborong menelepon pejabat datang dengan sendirinya,” ujarnya. (Ian)

Kualitas Pemeliharaan Jalan Saketi Picung Seumur Jagung

Pandeglang, Global Post

Sejumlah elemen masyarakat Pandeglang mengharapkan Dinas Binamarga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten memperketat pengawasan pembangunan ruas jalan Saketi-Picung tepatnya di KM 12. Pasalnya, pengerjaan proyek yang didanai APBD Banten sebesar Rp 2,9 miliar ini diduga tidak sesuai degan standar keteknikan dan terkesan asal jadi.

Latip dari LSM Jarak mengaratakan bahwa pembanguan ruas jalan Saketi-Picung sangat minim pengawasan dari dinas terkait. Ia mencontohkan lapisan bawah beton (agregat) hanya menggukan pasir dan batu secara manual dan tanpa pemadatan menggunakan alat berat yang maksimal. Selain itu, lantai kerja atau betonisasi hanya berkisar antara 10-15 cm saja, padahal yang disyaratkan untuk betonisasi jenis K350 seperti ruas jalan Saketi-Picung adalah 25-30 cm.

“Tidak sesuainya pekerjaan dengan standar teknik lebih disebabkan karena kurangnya pengawasan dari dinas terkait. Untuk itu kami medesak DBMTR jeli dengan permasalahan ini karena dampaknya akan sangat merugikan masyarakat juga,” jelas Latip kepada Global Post, belum lama ini.

Salah satu pengguna jalan Saketi Picung , MH yang sehari-harinya bekerja sebagai sopir, membandingkan pembangunan jalan  jalan betonisasi  Saketi Picung dengan  pembangunan jalan yang lain. Misalnya, pembangunan betonisasi yang ada di daerah    jalan raya Labuan, tepatnya  di Kadupinang, sampai sekarang  masih terlihat utuh, walupun hampir tiap detik dilewati oleh berbagai  jumlah mobil. Sedangkan pembangunan  Saketi Picung   belum setahun sudah rusak dan tidak nampak pembangunan betonisasi  baru (rusak). ( Ian)

Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMP Negeri 2 Kaduhejo Sarat KKN

Pandeglang, Global Post

Pelaksanaan pembangunan ruang Laboratorium Sains SMP Negeri 2 Kaduhejo sarat KKN (Korupsi, kolusi dan nepotisme), hal tersebut diindikasikan dari papan proyek yang tidak di pasang oleh pihak sekolah atau komite sebagai bentuk informasi bagi publik, dengan demikian besaran anggaran kegiatan pembangunan sulit untuk diketahui sehingga rentan terjadinya penyimpangan. Selain itu berdasarkan keterangan masyarakat, pada pelaksanaan pekerjaan tidak ada pemberdayaan warga setempat.

Konon dikabarkan, pelaksana pembangunan ruang Laboratorium Sains tidak jelas dan diduga kuat pengerjaannya diambil alih langsung oleh oknum pihak sekolah-red SMP Negeri 2 Kaduhejo. “Kami tidak tahu berapa besaran anggaran pembangunan karena tidak ada papan proyek dan pelaksana pembangunan sampai saat ini juga belum diketahui karena pihak sekolah tidak melibatkan warga sekitar” ungkap Suryanto, warga Desa Saninten Kecamatan Kaduhejo.

Menanggapi persoalan ini, Apandi dari lembaga Badan pemantau pembangunan Provinsi Banten (BP3B) kepada wartawan mengatakan, apabila tindakan pelanggaran peraturan dapat dibuktikan secara hukum, sebaiknya oknum pihak sekolah harus diberikan sanksi tegas agar menjadi efek jera,  karena akibat tindakannya dunia pendidikan bisa tercoreng dan merugikan keuangan Negara.

“Saya sangat menyayangkan pihak dinas pendidikan baik Kabupaten maupun Provinsi yang tidak profesional dalam melakukan pengawasan pembangunan sekolah, dan selama ini terkesan hanya sebatas menerima hasil laporan pembangunan diatas meja saja tanpa melakukan tinjauan ke lapangan” katanya.

Melalui kesempatan ini ia berhadap, kepada pihak berwenang sejatinya bisa segera melakukan panggilan kepada pihak sekolah SMP Negeri 2 Kaduhejo, yang dinilai telah menyalagunakan wewenang dan kepercayaan pemerintah dalam pembangunan ruang Laboratorium Sains.

Sementara itu Asep Abdulah selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kaduhejo, ketika hendak dimintai keterangan berdasarkan keterangan salah satu guru yang bersangkutan sedang tidak ada ditempat, demikian juga Nurhasan Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. (Ian)

2 responses to “Seputar Banten

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s